Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto menyebut jika bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak sejalan di Pilkada 2024. Baginya Pilkada merupakan relaksasi dari Pilpres 2024.
"Artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Ia mengatakan, dengan banyak daerah yang menggelar Pilkada, maka sangat mungkin dinamisasi terjadi. Ia menyontohkan seperti partainya di beberapa daerah berbeda dari KIM.
"Contoh PAN, PAN ada beberapa pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca Pilpres," ujarnya.
"Nah jadi kita bisa PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi kalau bisa itu diutamakan," sambungnya.
Yandri menilai, jika adanya dinamika kemistri dan kerifan lokal yang membuat sikap politik partai dalam KIM bisa beragam.
"Nah ini yang menurut pengamatan saya, sebagai yang hari-hari tidak terlepas dengan proses Pilkada, menerima dari seluruh Indonesia, dinamika itu terjadi karena memang chemistry atau kearifan lokal lah yang membuat ini menjadi beragam. Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ujarnya.
Kendati begitu, ia mengatakan, jika para ketua umum KIM biasanya akan mencari jalan tengah. Namun semua tak bisa dipaksakan.
"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistrynya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," pungkasnya.
Baca Juga: Waketum PAN: Jika Anies Ambil Zita Anjani, SK-nya Besok Langsung Keluar
Berita Terkait
-
Waketum PAN: Jika Anies Ambil Zita Anjani, SK-nya Besok Langsung Keluar
-
PAN Nyatakan Siap Dukung Anies, Syaratnya Duet Dengan Zita Anjani
-
Demokrat Pertimbangkan Heru Budi untuk Pilgub DKI, AHY: Masih Digodok
-
PAN Siap Usung Anies Di Pilkada DKI, Tapi Ada Syaratnya
-
Sebut KIM yang Putuskan Kaesang Maju di Pilkada Jakarta atau Jateng, PSI: Jadi Cagub atau Cawagub Bakal Diterima
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024