Mau Evaluasi Data Pemerintah Pusat, Ridwan Kamil: DTKS Bukan Kitab Suci

Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menyebut banyak warga Jakarta yang tak terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Padahal, sebenarnya mereka sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

Ridwan Kamil mengaku sudah menerima banyak komplain terkait warga yang kini tak lagi mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia, dan bantuan sosial lainnya. Mereka pun berharap kepadanya untuk memperbaiki kebijakan itu.

"Komplainnya itu adalah ada yang dapat, ada yang enggak dari program-program pemerintah," ujar RK di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

Sebagai solusinya, RK mengaku ingin mensurvei ulang siapa saja penerima bantuan dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.

"Survei ulang untuk semua yang akan mendapatkan fasilitas bantuan gratis dari pemerintah provinsi," ucapnya.

"Yang kedua, menyiapkan komplain online secara digital supaya kalau sudah disurvei-nya benar, masih ada yang kelewat-kelewat itu bisa melaporkan ketidakadilannya melalui handling komplain online," lanjutnya.

Di sisi lain, adanya kasus warga dicabut sebagai penerima belakangan terjadi karena adanya pemadanan data dari pemerintah pusat lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). RK pun menyebut meski DTKS tak diurus Pemprov maka perlu ada perbaikan.

"Ya kan, itu kan bukan kitab suci ya. Itu bisa dikompromikan. Buat apa kita harus DTKS, harus DTKS? Buktinya DTKS-nya menghasilkan komplain sebanyak itu. Jadi mungkin masalahnya di DTKS-nya, bukan soal harus DTKS-nya," jelasnya.

Ia pun berjanji akan melobi pemerintah pusat untuk menyesuaikan data agar tak ada lagi komplain.

Baca Juga: Beberkan Isi Pertemuan di Lebak Bulus, Rano Karno Tawari Anies Jadi Konsultan

"Saya kira tinggal dilobi ke pemerintah pusat, kalau data DTKS-nya di pemerintah pusat ternyata bolong-bolong, kita sampaikan, kalau tidak diberesin, ini komplain akan muncul setiap tahun dan selamanya," pungkasnya.