Pesawat Sewa Milik Asing Berseliweran di Indonesia, Said Didu Sebut Ada Perselingkuhan, 4 Pihak Ini Harus Bertanggung Jawab

Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengomentari perihal pesawat-pesawat sewa milik asing yang berseliweran di Indonesia.

Hal tersebut disoroti Pemerhati Penerbangan, Alvin Lie. Alvin menyebut ada pesawat-pesawat asing yang tidak memiliki kode registrasi negara namun berseliweran melayani penerbangan domestik selama berbulan-bulan.

Imbas dari hal tersebut adalah risiko kerugian dari sisi pendapatan pajak. Melalui akun Twitter miliknya yaitu @alvinlie21, Alvin membagian foto sejumlah pesawat jet yang terparkir di apron Bandara Halim Perdanakusuma.

Dalam keterangan fotonya, Alvin menyebut banyak pesawat dengan kode registrasi T7 dan N yang berdomisili di bandara tersebut.

Kode registrasi T7 menandakan pesawat tersebut teregistrasi di San Marino, sementara kode N menandakan pesawat teregistrasi di Amerika Serikat. Padahal, seharusnya pesawat-pesawat yang beroperasi di Indonesia memiliki kode registrasi PK.

Alvin menjelaskan bahwa berdasarkan data yang didapatkannya yaitu sekitar 30 pesawat berkode registrasi asing terparkir di bandara tersebut dan disewa dalam jangka panjang untuk melayani rute-rute domestik di Indonesia. Tentu saja hal itu menyalahi peraturan hukum di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Said Didu mengatakan hal tersebut merupakan ‘perselingkuhan’ dan ada pihak yang harus bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Adapun pihak yang dimaksud yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negera, dan Kementerian Perhubungan.

“Harus ada yg bertanggung jawab atas "perselingkuhan" yg terjadi, antara lain : Kemenhan, Kemenkeu, Kemenlu, Kemenhub,” ujar Said Didu, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @msaid_didu pada Jumat (30/6/2023).

Baca Juga: Perempuan WNI Diduga Korban TPPO Tak Digaji hingga Dilecehkan Anak Majikan di Arab Saudi

Ia mencurigai adanya bisnis di balik penyimpangan tersebut dan menantang pemerintah untuk tegas terhadap pihak asing dan konglomerat.

“Kalau terhadap rakyat kita sangat tegas tapi thdp konglomerat dan asing menjadi letoy. Adakah "bisnis" dibalik ini ?” ujar Said Didu.