Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

Suara.com - Ketegangan diplomatik meningkat setelah Iran melabeli rencana keterlibatan Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai tindakan ilegal.

Langkah Washington yang ingin mengatur lalu lintas kapal dianggap merusak stabilitas kesepakatan damai yang sedang berjalan saat ini.

Dikutip dari Anadolu, Pemerintah Iran menekankan bahwa kendali penuh atas jalur perairan strategis tersebut berada di bawah otoritas rezim maritim regional.

Ibrahim Azizi selaku Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran memberikan peringatan yang sangat serius.

Beliau menegaskan bahwa campur tangan pihak luar dalam skema maritim baru akan membawa konsekuensi hukum internasional yang berat.

“Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata,” tegas Ibrahim Azizi.

Pernyataan ini muncul sebagai respon langsung terhadap narasi yang berkembang di media sosial mengenai kontrol wilayah perairan.

Azizi menyatakan bahwa masa depan Teluk Persia tidak akan ditentukan oleh opini subjektif pemimpin negara lain.

Pihak Iran menilai pernyataan dari Washington hanya merupakan upaya untuk menyudutkan posisi politik Teheran di mata dunia.

Baca Juga: Donald Trump Kerahkan Militer AS Kawal Kapal Sipil di Selat Hormuz Mulai Senin Pagi Ini

Azizi secara eksplisit menolak gagasan bahwa keamanan jalur perdagangan dunia di wilayahnya harus dipandu oleh kekuatan barat.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh unggahan delusi Trump,” ujar Azizi melalui platform X miliknya.

Ia juga menambahkan kritik tajam mengenai upaya provokasi yang sering dilakukan melalui pernyataan publik yang tidak berdasar.

“Tidak ada yang akan percaya pada skenario permainan menyalahkan!” tambah Azizi dalam pernyataannya tersebut.

Sebelumnya, Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat perlu memandu kapal-kapal yang terjebak di zona terbatas tersebut.

Langkah ini disebut oleh pihak Gedung Putih sebagai sebuah inisiatif bantuan untuk negara-negara netral di kawasan.