Pengamat Sebut Terkait Jaminan Utang Kereta Cepat yang Tak Lagi Pakai APBN, 'Cuma Ganti Kulit'

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti China yang disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menilai bahwa hal itu hanya akal-akalan yang amatir.

"Ini akal-akalan amatiran. Karena anggaran untuk pembayaran utang ke Cina tidak tercantum di APBN diganti nama menjadi anggaran untuk PII," ungkap Gigin Praginanto dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @giginpraginanto, Senin (3/7).

Gigin Praginanto pun menilai bahwa jaminan utang yang tak lagi gunakan APBN itu hanya 'ganti kulit'.

"Sama dengan utang BUMN yang gak ada di APBN karena diganti dengan PMN. Cuma ganti kulit," tandasnya.

Sementara itu, dilansir dari CNN, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat.

Seto juga memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya dikutip CNN.

"Ada struktur PII. Mereka (China) ya awalnya belum mengerti saja. Setelah kita jelaskan, gini-gini, oh ya sudah. Kayak orang pacaran saja, kan awalnya belum kenal gitu," imbuh Seto.

Baca Juga: Jadi Saksi Kasus Haris-Fatia, Direktur Toba Sejahtera Ungkap Alasan Dua Anak Perusahaan Luhut Ditutup

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.