Jokowi Selalu Jualan IKN Tiap Kunker ke Luar Negeri, Demokrat Kesal: Apaan Sih Ini Pak? Tiap ke Luar Negeri Beritanya Beginian Terus

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengomentari perihal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mempromosikan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) setiap kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baru-baru ini Presiden Jokowi menawarkannya kepada sejumlah petinggi perusahaan Australia. Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan para CEO perusahaan Australia di Ruang Pertembuan Cambridge, Hotel Shangri-La, Sydney, Selasa (4/7/2023).

"Nilai investasinya (di IKN) capai US$25 miliar yang sangat terbuka, baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya," ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN menggunakan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam.

Menanggapi hal tersebut, Jansen kesal dengan kegiatan promosi yang dilakukan Presiden Jokowi setiap berkunjung ke luar negeri. Dia juga menyayangkan seandainya presiden terpilih berikutnya diharuskan melakukan hal yang sama.

“Apaan sih ini pak? Tiap ke luar negeri beritanya beginian terus. Apa Presiden kita berikutnya maunya harus melakukan yg beginian juga kedepan,” ujar Jansen, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @jansen_jsp pada Selasa (4/7/2023).

Lebih lanjut, Jansen meminta agar Kementerian PUPR dan Otorita IKN untuk berkata jujur seandainya ditemukan masalah dalam proses pembangunannya.

“Cc Kpd Yth @KemenPU dan Badan Otorita: jika memang ada masalah dengan IKN ini setelah kalian kaji pasca berjalan, tolong bersuaralah yang jujur agar kita tahu dan bisa direview ulang,” ujarnya.

Elit Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa ada mekanisme review dalam sistem hukum di Indonesia sehingga jangan sampai terjebak di proyek IKN.

Baca Juga: Jeje Terlihat Santai di Tengah Skandal Perselingkuhan Syahnaz Sadiqah, Warganet Malah Geram: Jaga Harga Diri Lu

“Ketimbang kita semua terjebak di IKN ini. Itu maka dalam sistem hukum kita ada mekanisme review, bisa judicial, legislatif sampai eksekutif review. Terimakasih,” tutur Jansen.