QRIS Enggak Lagi Gratis, Pedagang Kecil Hanya Bisa Menangis: Hidup Dari Laba, Dipotong Biaya Usaha

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengkritik berlakunya kebijakan biaya layanan untuk setiap penggunaan dari QRIS. Menurutnya ini akan menyulitkan pedagang kecil yang tengah berusaha pulih selepas Covid-19.

Menurutnya, pemerintah semestinya tahu bahwa pedagang kelas mikro hidup dari laba yang sudah dipotong sejumlah biaya usaha, namun kini muncul lagi tagihan baru.

Tentu dengan ini dapat dikatakan bahwa kebijakan terbaru dari pemerintah ini tak berpihak kepada masyarakat kelas bawah, khususnya kelompok dari Usaha Ultramikro (UMI).

"Perlu dicatat bahwa masih terdapat biaya yang harus dikeluarkan merchant dalam penggunaan QRIS, sehingga tambahan MDR tersebut pastinya membebani pedagang, khususnya UMI,” ungkap Ecky, dikutip Selasa (11/7).

Dirinya juga mengungkit bahwa kelompok pedagang kecil ini tak berusaha untuk mencari keuntungan semata, mereka berusaha guna menghidupi keluarga mereka di Indonesia.

“Perlu diingat bahwa UMI mengumpulkan keuntungan untuk menghidupi keluarganya, bukan seperti korporat besar untuk membangun kerajaan bisnis” ungkap Ecky.

Ecky mengajak seluruh elemen berpikir ulang untuk menjadi bagian dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berkualitas di sini tidak hanya diartikan besar nilainya, namun harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Regulator membuat aturan yang adil dan berimbang untuk seluruh pelaku ekonomi, pengusaha besar tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga mulai memberikan ruang dan mengambil bagian dalam membantu UMI bertahan dalam kondisi yang dituntut berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini. Jika hal ini terwujud, maka inklusif ekonomi yang digaungkan, tidak lagi hanya menjadi wacana,” tutup Ecky.

Baca Juga: Sekilas Kasus Prabowo Subianto Terkait Aktivis 98 dan Soeharto