Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengaku prihatin atas musibah terkurungnya delapan penambang emas di tambang ilegal di Grumbul Tajur, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
Mulyanto menilai pemerintah lamban memberikan bantuan kepada para korban. Akibatnya hingga hari kelima, delapan penambang yang terjebak di dalamnya belum dapat dievakuasi.
“Miris saya mengikuti kabar kejadian di Grumbul Tajur, Banyumas. Ada delapan nyawa yang terkurung di bawah tanah tapi respon pemerintah malah lamban," kata Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Liberte Suara, Senin (31/7/2023).
Ia menyesalkan sikap beberapa pejabat terkait yang menyatakan bahwa kecil kemungkinan delapan penambang itu masih hidup. Padahal, pemerintah harusnya harus maksimal memberikan bantuan dan pertolongan hingga kondisi para penambang benar-benar diketahui secara pasti. Bukan malah membuat narasi yang melemahkan upaya pencarian.
"Mereka seperti tidak dihargai. Kalau di luar negeri, kejadian seperti ini bakal menarik perhatian masyarakat. Bahkan di Meksiko, presiden turun tangan langsung memimpin upaya penyelamatan para penambang yang tertimbun. Semua alat dan tenaga dikerahkan untuk menyelamatkan para korban,” katanya.
Mulyanto menambahkan Pemerintah jangan lepas tangan atau sekadar pilih kasih kepada penambang rakyat. Jangan karena kejadian ini terjadi di tambang rakyat maka respon Pemerintah tidak serius.
Terkait legalitas tambang, Mulyanto meminta pemerintah harus adil menyikapinya. Tambang ilegal seperti di Banyumas ini perlu ditata dengan baik, karena ini tambang rakyat yang harus dibina dengan baik. Pemerintah harus mempercepat proses pemberian izinnya, sehingga tambang rakyat ini menjadi legal.
“Pemerintah, dalam praktiknya sangat lamban dalam merespon proses perizinan tambang rakyat ini. Apalagi dengan sistem perizinan yang sentralistik di pusat,” jelas Mulyanto.
Ia menambahkan kepada tambang rakyat pemerintah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan, agar penambang menerapkan praktik penambangan yang baik (good mining practice).
Baca Juga: Ajak Andika Perkasa Ngobrol bareng TNI dan Polri, Suara Ganjar Pranowo bakal Naik Nih?
“Ini penting terkait dengan K3 bagi penambang, maupun pengelolaan lingkungan hidup sekitar tambang, termasuk pascatambang. Pembinaan juga penting, agar produktifitas penambangan meningkat serta pendapatan bagi warga semakin baik. Melalui proses ini sudah barang tentu PNBP serta iuran lain bagi Pemda dapat dioptimalkan,” tegas Mulyanto.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam