Jangan Tunggu Rakyat Menjerit! Guru Besar UMY Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Energi Nasional

Suara.com - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan energi nasional menyusul kenaikan harga Pertamax.

Ia meminta pemerintah mengkaji ulang skema subsidi BBM non-industri untuk melindungi daya beli masyarakat.

Menurut Zuly, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok melalui sektor distribusi dan logistik.

"Perlu ada kajian kembali mengenai subsidi BBM non-industri. Tujuannya agar kelompok yang paling terdampak tetap mendapatkan energi dengan harga terjangkau," kata Zuly, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai subsidi seharusnya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama pengguna sepeda motor dan kendaraan pribadi non-mewah.

Zuly mengingatkan beban ekonomi masyarakat dapat semakin berat apabila pemerintah nantinya juga menaikkan harga Pertalite.

"Bagi Pertamina dan pemerintah, kenaikan ini adalah konsekuensi harga pasar dunia.
Namun, dampaknya langsung memukul warga, yang mengkhawatirkan, jika Pertalite nantinya ikut naik, beban ekonomi masyarakat akan semakin berat," ujarnya.

Selain meminta evaluasi subsidi, Zuly juga mengkritik komunikasi pemerintah terkait kondisi energi nasional. Menurutnya, pemerintah harus lebih terbuka dalam menjelaskan alasan di balik berbagai kebijakan penyesuaian harga BBM.

"Ketika masyarakat melihat fakta yang berbeda dengan narasi resmi, kepercayaan kepada pemerintah bisa turun. Komunikasi yang jujur dan sesuai kondisi lapangan menjadi sangat penting," katanya.

Baca Juga: Mahasiswa Jaksel Turun ke Jalan, Desak Copot Menkeu dan Tolak Kenaikan BBM

Ia mengakui kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari tekanan harga minyak dunia dan gangguan distribusi energi global. Namun, pemerintah menurutnya masih memiliki ruang untuk meredam dampaknya melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Karena itu ia menegaskan evaluasi kebijakan energi, penguatan bantuan sosial, dan transparansi komunikasi publik menjadi langkah penting agar gejolak harga energi tidak berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat.