Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyorot tajam persoalan terkait dengan pengendali dari Vale Indonesia. Ia meminta ada ketegasan yang muncul dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pemerintah melalui menterinya dituntut untuk berupaya menambahkan saham dalam perusahaan tersebut hingga sampai pada level 51%. Ini menurutnya akan memastikan bahwa perusahaan mineral tersebut bekerja sesuai dengan arah kebijakan dari Indonesia.
“Menteri ESDM jangan berimprovisasi di luar dari kesepakatan raker. Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sudah sepakat bahwa Mind ID harus menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Vale Indonesia. Tujuannya agar semua operasional perusahaan sesuai dengan arah kebijakan negara,” katanya, dilansir pada Kamis (31/8).
Bahkan menurutnya demi mewujudkan hal ini, pemerintah sebaiknya menunjukkan kekuatannya dengan memberikan shock therapy berupa tak diperpanjangnya kontrak perusahaan tersebut untuk mengelola mineral dari Indonesia.
“Bila tidak ada kesepakatan divestasi tersebut, saya mengusulkan, agar kontrak karya PT. Vale Indonesia, yang akan berakhir pada bulan Desember tahun 2025, sebaiknya tidak diperpanjang oleh Pemerintah,” ungkap Mulyanto.
Kalau langkah ini dilakukan, imbuhnya, maka wilayah tambang yang sekarang ini diusahakan oleh PT. Vale otomatis akan menjadi wilayah penambangan negara. Selanjutnya dapat dilelang dengan prioritas diberikan kepada BUMN.
“Dengan demikian negara akan lebih hemat karena BUMN tidak harus mengeluarkan dana sepeserpun untuk mendapatkan 100 persen wilayah tambang yang sekarang ini eksisting diusahakan oleh PT. Vale Indonesia,” kata Mulyanto.
Menurut Mulyanto penambahan saham MIND-ID sebesar 14 persen, sehingga menjadi sebesar 34 persen, sebagaimana yang disampaikan Menteri ESDM akhir-akhir ini belum cukup untuk menjadikan MIND-ID ini sebagai pemegang saham pengendali.
“Karena jumlah saham sebesar tersebut masih lebih kecil daripada gabungan jumlah saham Vale Canada, Vale Jepang dan Sumitomo Metal yang sebesar 45 persen,” sebutnya.
Apalagi diketahui bahwa antara Sumitomo Metal dan Vale Canada memiliki block votting agreement sebagai lampiran dari perjanjian divestasi saham.
Dengan perjanjian tersebut pihak Sumitomo Metal terikat untuk ikut mendukung apapun keputusan Vale Canada dalam pengurusan PT. Vale Indonesia.
Untuk diketahui terkait dengan divestasi saham PT. Vale Indonesia, Menteri ESDM menyatakan telah ada kesepakatan dengan Vale Canada bahwa tambahan saham yang akan dilepas kepada MIND-ID adalah sebesar 14 persen. Juga disepakati, bahwa hak pengendalian operasional PT. Vale Indonesia akan tetap diberikan kepada Vale.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Tuntutan Trump Dorong Harga Minyak ke Level Tertinggi
-
Purbaya: Peran Kemenkeu Bukan Hanya Bagi-bagi Anggaran
-
Modal Rp300 Ribuan! Ini 5 Sepatu Lari Lokal Terbaik untuk Pemula
-
Investor RI Mulai Lirik Saham AS, Transaksi Aktif Melonjak 6 Kali Lipat
-
Disidang Hari Ini, Peran Gus Yaqut di Korupsi Haji Bakal Dibongkar Jaksa KPK
-
Bea Cukai Kalbagbar Gagalkan Penyelundupan 2,7 Juta Rokok Ilegal
-
Rembulan Tenggelam di Wajahmu: Perjalanan Menemukan Makna TakdirdanKehidupan
-
5 Zodiak yang Paling Setia dan Cocok Dijadikan Pasangan Seumur Hidup, Kamu Termasuk?
-
Harga Emas Meroket! Perak Ikut Melesat Tajam di Tengah Badai Pasar Global
-
Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan