Suara.com - Peluang Kaesang maju Pilgub kembali terbuka. Pasalnya, Baleg DPR tetap menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA), yakni minimal 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih.
Di tengah keputusan tersebut, Kaesang Pangarep justru sedang berada di Amerika Serikat untuk mendampingi sang istri, Erina Gudono memulai orientasi program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) di University of Pennsylvania (UPenn).
Menantu Presiden Jokowi itu tampak membagikan aktivitasnya di media sosial pribadinya, termasuk saat Kaesang Pangarep menikmati roti sederhana seharga Rp400 ribu di tengah keputusan kontroversial Baleg DPR ini.
Saat itu, keduanya terlihat tengah berjalan-jalan di Grand Central Market, Los Angeles, California. Di hadapan Kaesang Pangarep terlihat sepotong roti mirip hot dog dengan isian tengah berupa krim dan taburan daun.
Erina Gudono pun menuliskan kembali ucapan Kaesang Pangarep yang merasa jika roti dibelinya terbilang mahal. Hal ini pun menjadi sorotan tersendiri di antara netizen.
"Mas Kaesang: 'mahal banget roti 400 ribu'," tulis dia seperti yang Suara.com kutip pada Rabu (21/8/2024).
Tentu saja momen Kaesang Pangarep makan roti Rp400 ribu itu dikaitkan dengan dirinya yang bakal mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Kolom Instagram Erina Gudono pun dipenuhi cacian dari netizen yang tak terima akan keputusan tersebut.
"Dinasti keluarga, rakyat menderita penguasa jalan-jalan ke california," kata @__ss*****.
"Serius jadi bisa ikutan tebel muka ya kalo masuk keluarga pemimpin? Apa sebenernya peduli tp gaboleh spikup?," ucap @lif****.
"Mba Erina ikut #KawalPutusanMK ga?Atau lagi sibuk nikmatin roti harga 400rb?," tambah @tun****.
"Rakyatnya banyak di bawah garis kemiskinan, tapi yang di atas makan roti 400k," ujar @juw****.
Seperti diketahui, Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru saja menolak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah.
Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.
Namun, Baleg DPR pilih mengikuti putusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari, yakni titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan.
Situasi ini menjadi angin segar untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Prabowo Disebut Reshuffle Kabinet Sore Ini! Ganti 4 Menteri, Menhan Rangkap Menkopolhukam
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Parfum Gak Sekadar Wangi: Ini Cara Anak Muda Ekspresikan Diri Lewat Aroma
-
Bangkitkan Semangat Kerja dengan Aroma Kopi: 5 Parfum Menyegarkan untuk Kantor
-
Pertanda Baik atau Buruk? Ini Macam-Macam Arti Mimpi Resign dari Kerjaan
-
5 Rekomendasi Parfum Pria Tahan Lama untuk Nge-Gym: Tetap Segar Sepanjang Sesi!
-
Kenapa Sepatu Baru Tidak Dianjurkan untuk Lomba Lari? Ini Penjelasan Dokter
-
Mengenal Apa Itu Femisida, Istilah yang Ramai Dibahas di Tengah Kasus Mutilasi Pacet
-
Sherly Tjoanda Partai Apa? Gubernur Berharta Rp709 M Viral Ogah 'Jualan Jabatan dan Proyek'
-
Dilarang Lomba Lari Pakai Sepatu Baru, Ini Penjelasan Dokter!
-
Cari Bedak Padat yang Makin Berkeringat Makin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik Mulai Rp20 Ribuan
-
Nilainya Tembus Rp20 Juta per Bulan, Apa Fungsi Tunjangan Komunikasi DPR?