G30S (tanpa) PKI

Suara.com - Dalang di balik peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga kini masih misteri. Ada beragam teori yang menjelaskan siapa aktor intelektual G30S tersebut. 

Dari sisi penyebutan nama peristiwa kelam itu, ada perbedaan antara tiap tokoh. Letkol Untung Samsuri, pemimpin gerakan ini, menamakan gerakannya adalah Gerakan 30 September 1965 atau G30S.

Lalu ada nama Gestapu yang muncul setelah Pangkostrad Jenderal Soeharto turun tangan untuk mengatasi pembunuhan ini. Gestapu merupakan singkatan dari Gerakan September Tiga Puluh.

Istilah ini dicetuskan oleh Brigjen RH Sugandhi yang saat itu merupakan Kepala Penerangan Staf Angkatan Bersenjata dan juga pimpinan harian Angkatan Bersenjata.

Gestapu merupakan plesetan dari Gestapo. Gestapo merupakan singkatan dari Geheime Staatspolizei, polisi rahasia bentukan Nazi Jerman.

Gestapo berperan dalam pembunuhan massal orang Yahudi di Eropa saat terjadi perang dunia II. Nama Gestapu saat itu lebih populer digunakan karena angkatan bersenjata menguasai media massa.

Sementara Presiden Sukarno menyebutnya dengan nama Gerakan 1 Oktober 1965 atau Gestok. Alasannya peristiwa pembunuhan enam jenderal itu dilakukan pada tanggal 1 Oktober dini hari.

Nama itu diusulkan secara langsung oleh Sukarno pada 9 Oktober 1965 di sidang kabinet pertama setelah G30S.

Penggunaan nama Gestok juga untuk mengganti istilah Gestapu yang identik dengan Nazi Jerman. Selain itu Gestok digunakan karena menghilangkan peran PKI dalam gerakan tersebut.

Baca Juga: Dokumen CIA Terbongkar: Benarkah AS Dalang G30S PKI?

Sukarno saat itu condong ke pemikiran komunisme yang menjadi ideologi PKI. Lalu muncul Istilah G30S yang merupakan istilah yang akhirnya resmi digunakan oleh Orde Baru.

Istilah ini dimuat dalam buku 40 Hari Kegagalan G-30-S yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan, 40 hari setelah peristiwa 30 September 1965.

Lalu istilah itu berubah menjadi G30S/PKI karena beberapa pembantu Soeharto seperti Yoga Sugama dan Soedarmono yakin bahwa peristiwa berdarah itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu juga berpengaruh pada penerbitan buku yang memuat tentang peristiwa itu harus menggunakan istilah G30S/PKI.

Apabila ada buku lain yang tidak menggunakan istilah itu akan direvisi paksa atau bahkan bisa dilarang diterbitkan.

Sejarawan Asvi Warman Adam menyebutkan bahwa istilah yang sangat obyektif menggambarkan peristiwa berdarah pada 1965 adalah G30S.