UIPM Sebut Perbedaan NGO Independent yang Diakui PBB dengan NGO Lokal

Fokus Program:
Lebih banyak bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan lokal, atau isu-isu spesifik seperti pendidikan atau lingkungan, tanpa kemampuan untuk bertindak di ranah global.

UIPM, selain sebagai lembaga pendidikan internasional, juga berfungsi sebagai lembaga pemantau independen dunia. Dengan mandat dari UN ECOSOC, UIPM memiliki kapasitas untuk:

- Mengawasi kinerja pemerintah Indonesia, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, dan TNI.
- Mendokumentasikan pelanggaran HAM atau tindakan semena-mena yang menyengsarakan rakyat, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berekspresi, dan kesejahteraan sosial.
- Melaporkan hasil observasi ke forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB, yang dapat berdampak pada citra global pemerintah Indonesia.

Dengan kelebihan yang dimilikinya itu, UIOM berharap Pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan agar tidak melanggar hak asasi manusia, terutama terkait kebebasan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, UIPM juga berharap adanya komunikasi secara transparan antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga seperti dirinya untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar internasional. Dan terakhir, UIPM berharap NGO independen dapat dilibatkan dalam dialog kebijakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dan bukan justru membatasi peran mereka.

Dalam keterangannya, CEO UIPM Rantastia Nur Alangan menyesali sikap sebagian masyarakat yang masih menghujatnya, membuat mereka terkesan iri dengan kemajuan anak bangsa lainnya.

"Karena sudah hilang moral Pancasila, dan budaya korupsi sejak lama mendarah daging sampai turun temurun. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang abal-abal, mana yang menjalankan amanah rakyat," sesalnya.

Ia kemudian menyebut bahwa UIPM bukan teroris, justru menjalankan amanah rakyat dan satu-satunya NGO yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat ke kancah internasional.