Suara.com - Sejarah Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember berakar dari peristiwa penting yang terjadi setelah Perang Dunia II.
Kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II (1939-1945) menjadi pendorong bagi masyarakat internasional untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Hal ini mendorong pembentukan norma-norma hak asasi manusia yang lebih jelas dan diakui secara global.
Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt. Tugas komisi ini adalah untuk menyusun dokumen internasional yang mengatur hak asasi manusia.
Proses penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimulai pada tahun 1947, melibatkan berbagai tokoh hak asasi manusia dari berbagai negara. Setelah dua tahun kerja keras, DUHAM akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris.
Deklarasi ini terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Pada saat pengesahan, sebanyak 48 dari 58 negara anggota PBB memberikan dukungan, sementara 8 negara abstain dan 2 negara tidak hadir.
Peringatan Resmi
Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengundang semua negara untuk memperingati 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.
Sejak saat itu, tanggal ini diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia di seluruh dunia.
Hari HAM Sedunia memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia serta mendorong tindakan untuk memajukan hak-hak tersebut bagi semua individu tanpa diskriminasi.
Berita Terkait
-
Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Bahaya Dominasi Militer, Sebut Demokrasi dan HAM Terancam
-
Kasus Sutrimo Jadi Ujian Negara, Koalisi Sipil Desak Usut Tuntas Kaitan dengan Eks Jampidsus
-
Jawab Kritik, Waket Komisi XIII DPR: Revisi UU HAM Perlu Keterlibatan Koalisi Masyarakat Sipil
-
RUU HAM Ditargetkan Rampung 2026, Pemerintah Klaim Prosesnya Terbuka untuk Publik
-
UU Tipikor Dianggap Masih Abaikan Pemenuhan HAM, Kasus Eks Jampidsus hingga MBG Jadi Sorotan
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
Terkini
-
Basarnas Evakuasi 3 Korban Reruntuhan Bangunan Akibat Gempa Bumi NTT di Maumere
-
Bukannya Jarah Isi Rumah, Pria di Bandar Lampung Ini Malah Angkut Pagar Milik Warga
-
Chiikawa The Movie Sukses Raup 6 Miliar Yen, Tayang di Indonesia 28 Agustus
-
HUT ke-81 RI dan Merdeka dari FOMO: Saatnya Berhenti Mengikuti Semua Tren!
-
Muhammad Kiandra Ramadhipa Berbagi Inspirasi di Purwokerto Jelang AHDC 2026
-
Peringatan Dini Tsunami Gempa Bumi NTT M 7,7 Dicabut
-
Legislator PDIP Tantang Calon Hakim Agung Bereskan Kasus Terbengkalai dan Pangkas Birokrasi MA
-
2 Orang Meninggal usai Gempa Bumi NTT di Pelabuhan El Say Sikka
-
Dinding Gudang Bulog Jebol Akibat Gempa M 7,7 Nagekeo NTT, Stok Beras di Bima Berhamburan
-
Rakyat sebagai Tameng Kebijakan: Menutupi Cacat Program Lewat Narasi Mulia