Suara.com - Kata kunci terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menjadi pembahasan panas di platform X hingga Kamis (19/12/2024). Bahkan sedianya digelar aksi massa untuk menolak rencana kenaikan nilai PPN tersebut di Istana Negara.
Hal ini membuat sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut disoroti, termasuk soal penilaian latar belakang sang menteri yang pernah disampaikan oleh Tom Lembong.
Momen ini terjadi ketika eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dihadirkan di kanal YouTube kasisolusi. Terang-terangan Tom mengaku kasihan dengan Sri Mulyani karena latar belakangnya sebelum menjabat sebagai bendahara negara.
"Saya sering kasihan dengan Ibu Sri Mulyani, karena beliau kan memang bukan latar belakang bankir, bukan latar belakang pasar modal, bahkan seumur hidup beliau nggak pernah kerja di sektor swasta," tutur Tom, seperti dikutip pada Kamis (19/12/2024).
Dalam podcast yang dipandu oleh Deryansha alias Dery eks Vierra itu, Tom memang sempat mengulas beberapa kebijakan keuangan negara yang kini dikelola oleh Sri Mulyani.
Tom lalu menyoroti latar belakang Sri Mulyani sebagai akademisi hingga kemudian berkiprah di Bank Dunia. Namun sebagai pelaku ekonomi, menurut Tom, Sri kurang memiliki pengalaman di bidang bisnis dan investasi perbankan.
"Kan beliau akademisi. Beliau dosen, kemudian bekerja di lembaga multilateral yaitu Bank Dunia, tapi seharipun dalam seumur hidupnya beliau nggak pernah kerja di bisnis, apalagi jalanin usaha sendiri. Jadi memang beliau orang yang sangat makro, dan bidangnya development economics," kata Tom.
"Beliau ngerti banget program untuk ke ibu hamil, mencegah stunting, program untuk pendidikan di usia awal balita, kebijakan sosial, ekonomi sosial. Tapi beliau tidak berlatarbelakang dunia usaha, jadi benar-benar nggak familiar, tidak begitu menjiwai, bahkan tidak begitu ngerti dinamika di dalam sebuah bidang usaha. Apalagi perbankan dan keuangan, memang bukan latar belakang beliau," sambungnya.
Di sisi lain, penolakan masyarakat terhadap rencana PPN 12 persen memang tak henti bergema. Sedianya rencana ini akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 mendatang.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Buka Suara Soal Kenaikan PPN 12 Persen: Bisa Picu 5 Komplikasi Ini...
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Daftar Harga Mesin Cuci LG Front Loading 8 Kg Terbaru, Mulai dari Rp4 Jutaan
-
Munif Taufik Dijuluki Justice Collaborator Kasus FH UI, Apa Ancaman Hukumannya?
-
Hari Kartini 21 April 2026 Apakah Libur? Cek Ketentuan Resmi Menurut SKB 3 Menteri
-
6 Mesin Cuci 2 Tabung Harga Rp1 Jutaan yang Hemat Listrik, Cocok untuk Rumah Tangga
-
7 Rekomendasi Kacamata Anti Sinar UV 400, Lindungi Mata dari Sengatan Godzilla El Nino
-
4 Ancaman Hukuman Berat Menanti 16 Mahasiswa UI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
-
7 Parfum Wanita yang Tercium dari Jarak Jauh, Murah Cuma Rp30 Ribuan
-
Front Loading vs Top Loading, Ini Kelebihan dan Kekurangan Mesin Cuci 1 Tabung
-
Bukan Whistleblower, Munif Taufik Dicap Netizen Justice Collaborator di Kasus FH UI, Apa Bedanya?
-
5 Rekomendasi Primer yang Tahan Lama, Bikin Makeup Menempel Seharian