Suara.com - Kata kunci terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menjadi pembahasan panas di platform X hingga Kamis (19/12/2024). Bahkan sedianya digelar aksi massa untuk menolak rencana kenaikan nilai PPN tersebut di Istana Negara.
Hal ini membuat sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut disoroti, termasuk soal penilaian latar belakang sang menteri yang pernah disampaikan oleh Tom Lembong.
Momen ini terjadi ketika eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dihadirkan di kanal YouTube kasisolusi. Terang-terangan Tom mengaku kasihan dengan Sri Mulyani karena latar belakangnya sebelum menjabat sebagai bendahara negara.
"Saya sering kasihan dengan Ibu Sri Mulyani, karena beliau kan memang bukan latar belakang bankir, bukan latar belakang pasar modal, bahkan seumur hidup beliau nggak pernah kerja di sektor swasta," tutur Tom, seperti dikutip pada Kamis (19/12/2024).
Dalam podcast yang dipandu oleh Deryansha alias Dery eks Vierra itu, Tom memang sempat mengulas beberapa kebijakan keuangan negara yang kini dikelola oleh Sri Mulyani.
Tom lalu menyoroti latar belakang Sri Mulyani sebagai akademisi hingga kemudian berkiprah di Bank Dunia. Namun sebagai pelaku ekonomi, menurut Tom, Sri kurang memiliki pengalaman di bidang bisnis dan investasi perbankan.
"Kan beliau akademisi. Beliau dosen, kemudian bekerja di lembaga multilateral yaitu Bank Dunia, tapi seharipun dalam seumur hidupnya beliau nggak pernah kerja di bisnis, apalagi jalanin usaha sendiri. Jadi memang beliau orang yang sangat makro, dan bidangnya development economics," kata Tom.
"Beliau ngerti banget program untuk ke ibu hamil, mencegah stunting, program untuk pendidikan di usia awal balita, kebijakan sosial, ekonomi sosial. Tapi beliau tidak berlatarbelakang dunia usaha, jadi benar-benar nggak familiar, tidak begitu menjiwai, bahkan tidak begitu ngerti dinamika di dalam sebuah bidang usaha. Apalagi perbankan dan keuangan, memang bukan latar belakang beliau," sambungnya.
Di sisi lain, penolakan masyarakat terhadap rencana PPN 12 persen memang tak henti bergema. Sedianya rencana ini akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 mendatang.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Buka Suara Soal Kenaikan PPN 12 Persen: Bisa Picu 5 Komplikasi Ini...
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Sehari di Palembang, Ini yang Dilakukan Wapres Gibran dari RSUD hingga PSEL
-
Takhta Dunia di Ujung Era: Spanyol atau Argentina yang Menulis Sejarah?
-
MMA Marketing Talk 2026 Soroti Peran AI dan Kepercayaan Konsumen Dalam Pertumbuhan Bisnis
-
Dekorasi Rumah Pembawa Hoki untuk 12 Shio Menurut Feng Shui, Energi Positif Makin Mengalir
-
FIFA Tuai Kontroversi Lagi, Final Piala Dunia 2026 Bakal Punya Halftime Show?
-
Ulasan Men Are from Mars, Women Are from Venus: Memahami Perbedaan Cara Pria dan Wanita Mencintai
-
Harta Rp73 Miliar Menteri PU Dody Hanggodo, Koleksi Mobil Mewah dan Polemik Mutasi ASN
-
5 Sunscreen Merek Lokal untuk Kulit Sensitif, Cegah Iritasi dan Kulit Kemerahan
-
Peringatan! Cadangan Minyak Dunia Menipis saat AS - Iran Perang Lagi
-
Di Tengah Hilirisasi Nikel, Perempuan Pulau Obi Menemukan Jalan Baru Gerakkan Ekonomi