Suara.com - Perwakilan dari warga sipil menyerahkan Petisi Warga Tolak Kenaikan PPN ke kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Ada lima orang perwakilan yang membawa surat dan petisi tersebut ke gedung Setneg.
Risyad Azhari dari akun X, @barengwarga mengatakan ia bersama perwakilan warga lainnya ingin menyerahkan petisi yang dimulai sejak 19 November 2024 itu ke Setneg. Ia berujar pengumpulan petisi dilakukan secara organik melalui partisipasi teman-teman di internet. Ia menegaskan pihaknya hanya menjembatani.
"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 113 ribu lebih dan akan terus bertambah, yaitu penolakan untuk PPN 12 persen. Jadi petisi online tersebut kami himpun kami cetak dan akan kami serahkan ke Setneg untuk disampaikan," kata Risyad ditemuki awak media di depan kantor Setneg, Kamis (19/12/2024).
Risyad menyampaikan latar belakang adanya petisi penolakan terhadap kenaikkan PPN menjadi 12 persen. Menurutnya kenaikkan PPN tersebut terkeaan dipaksankan dan terlalu berat buat rakyat.
"Jelas kami tahu bahwa PPN 12 persen ini dirancang di tahun 2021, yang kalau kami lihat relevansinya hari ini, tidak relevan dari ekonomi warganya sendiri, dari tabungannya sendiri. Kami lihat tahu merosot kan. Kita lihat juga middle class sudah rontok ke bawah ya kan," ujar Risyad.
Berdasarkan latar belakang tersebut, warga sipil lantas menyatakan penolakam dan meminta pemerintah membatalkan kenaikkam PPN 12 persen.
"Jadi rasa-rasanya tidak bijak kalau dipaksakan untuk terus naik PPN-nya ke 12 persen, jadi kami harap itu dibatalkan. Isi tuntunannya cuma satu yaitu batalkan PPN 12 persen," kata Risyad.
Risyad pesimis dengan pernyataan pemerintah bahwa kenaikkan PPN 12 persen hanya diperuntukan untuk barang mewah. Menurutnya pernyataan tersebut hanya pengaburan.
"Jangan bilang-bilang pakai khusus barang mewah doang. Saya tahu kita sadar itu upaya-upaya buat pembiasan pengaburan, pengabu-abuan," ujarnya.
Risyad menegaskan kembali bahwa tuntutan dari penyerahan petisi tersebut ialah meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN.
"Jadi kami pengennya batal-in total. Jangan pakai diksi-diksi barang mewah, barang premium. Jangan diplintir-plintir. Batal-in semuanya untuk PPN 12 persen," kata Risyad.
Sebelum menuju ke Kementerian Setneg untuk menyerahkan petisi, perwakilan warga sipil terlebih dahulu menggelar aksi di depan Istana Merdeka.
"Ya tadi kami kumpul di titik aksi Kamisan, kurang lebih ada 200-300 orang, niatnya tadi mau nganter sampe sini cuma ya memang enggak bisa semuanya, jadi hanya perwakilan aja," ujar Risyad.
Terpisah, Afif dari perwakilan yang ikut menyerahkan petisi, menyampaikan laporan yang mereka serahkan kepada Setneg sudah diterima.
Berita Terkait
-
Sebut Narasi Usir Jemaah Masjid saat Wapres Gibran Jumatan Hoaks, Paspampres: Itu Orang Tak Bertanggungjawab!
-
Dukung Ide Prabowo, PKS Ungkit Kecurangan Pilkada: Politisasi Bansos hingga Cawe-cawe Aparat
-
Diminta Tak Takut Lapor jika Dilarang Rayakan Natal, Gibran di Depan Umat Katolik: Bisa Langsung WA Saya
-
Curhat Dipecat PDIP, Gibran Ngaku Senasib dengan Tokoh Pemuda Katolik: Perbedaan Hal Biasa
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?