Daftar UMP 2025 Seluruh Indonesia, Resmi Berlaku Naik 6,5 Persen Sejak 1 Januari!

Suara.com - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen telah resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan, kenaikan UMP 2025 ini berlaku serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta mencatatkan UMP 2025 tertinggi dengan nominal mencapai Rp 5.396.760. Sementara itu, Jawa Tengah kembali menjadi provinsi dengan UMP 2025 terendah, yaitu sebesar Rp 2.169.348. Kenaikan ini diharapkan mampu mendukung daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi.

Berikut rincian UMP 2025 di seluruh Indonesia

- Aceh: Rp 3.685.615

- Sumatera Barat: Rp 2.994.193

- Sumatera Selatan: Rp 3.681.570

- Kepulauan Riau: Rp 3.623.653

- Riau: Rp 3.508.775

- Lampung: Rp 2.893.069

- Bengkulu: Rp 2.670.039

- Jambi: Rp 3.234.533

- Bangka Belitung: Rp 3.876.600

- Banten: Rp 2.905.119

- Jakarta: Rp 5.396.760

- Jawa Barat: Rp 2.191.232

- Jawa Timur: Rp 2.305.984

- DI Yogyakarta: Rp 2.264.080

- Jawa Tengah: Rp 2.169.348

- Bali: Rp 2.996.560

- Maluku Utara: Rp 3.408.000

- Maluku: Rp 3.141.699

- Sulawesi Tengah: Rp 2.914.583

- Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551

- Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527

- Gorontalo: Rp 3.221.731

- Sulawesi Barat: Rp 3.104.430

- Kalimantan Barat: Rp 2.878.286

- Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621

- Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194

- Kalimantan Utara: Rp 3.580.160

- Kalimantan Timur: Rp 3.579.313

- Papua: Rp 4.285.848

- Papua Barat: Rp 3.615.000

- Papua Pegunungan: Rp 4.285.847

- Papua Tengah: Rp 4.285.846

- Papua Selatan: Rp 4.285.850

- Papua Barat Daya: Rp 3.614.000

UMP 2025 tertinggi tetap dipegang oleh Jakarta dengan nominal mencapai Rp 5.396.760. Di sisi lain, Jawa Tengah kembali menjadi provinsi dengan UMP terendah, yaitu sebesar Rp 2.169.348. Kesenjangan ini menjadi perhatian dalam upaya pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia.