Ajakan Pengibaran Bendera One Piece Viral Jelang HUT RI ke-80, Ternyata Prabowo Tahu

Suara.com - Menjelang sakralnya perayaan HUT RI ke-80, fenomena ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece menggema di masyarakat. Namun apakah Presiden Prabowo Subianto tahu soal ini?

Atau setidaknya, apa Prabowo tahu anime One Piece itu sendiri? Mengingat, ajakan untuk mengibarkan bendera Jolly Roger kru Topi Jerami dari anime populer One Piece di samping bendera Merah Putih terus bergema.

Aksi yang mulanya tampak seperti lelucon jenaka ini ternyata menyimpan makna satir yang dalam terhadap kondisi politik Indonesia.

Dari berbagai daerah, video-video yang menampilkan bendera tengkorak bertopi jerami itu berkibar di truk, depan rumah hingga kapal.

Prabowo Tahu Apa itu One Piece

Menariknya, demam One Piece ini tidak hanya menjangkiti rakyat, kalangan muda dan netizen.

Dalam sebuah perbincangan santai dengan konten kreator Bayu Skak tahun 2023 lalu, Prabowo Subianto mengaku tahu apa itu One Piece.

Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sedang berbincang soal industri kreatif dengan Bayu Skak yang juga merupakan aktor, sutradara dan penulis lagu.

Obrolan itu bermula ketika Bayu Skak bertanya kepada Prabowo mengenai pengetahuannya tentang anime tersebut.

"Bapak tahu One Piece nggak?" tanya Bayu Skak.

Baca Juga: Mengenal Bendera One Piece yang Viral Jelang HUT RI ke-80, Ternyata Bukan Simbol Bajak Laut Biasa!

"One piece? Kartun apa ya anime? Ya tapi saya ga terlalu mengikuti," jawab Prabowo.

"Pak prabowo tau One Piece, ini spektakuler Pak. Ini sebuah karya kreatif dan ini berasal dari negara Jepang," tutur Bayu yang terkejut lantaran Prabowo mengetahuinya.

Percakapan ini dengan cepat berbelok ke arah yang lebih substantif.

Prabowo, melihat fenomena global One Piece, justru bertanya balik, "Ada ngga anak-anak Indonesia yang bisa bikin (anime) kayak begitu?".

Pertanyaan ini membuka diskusi tentang potensi besar industri kreatif di Indonesia.

Bayu Skak menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta, namun seringkali hanya berperan sebagai 'tukang' atau tenaga kerja untuk Intellectual Property (IP) asing, tanpa bisa menciptakan dan memiliki IP sendiri.