Terinspirasi Indonesia? 7 Fakta Demo Nepal Dipicu Pejabat Korupsi Gila-gilaan dan Doyan Flexing

Suara.com - Setelah Indonesia, demonstrasi di Nepal juga menggunakan bendera One Piece untuk melakukan aksi protes atas kegagalan pemerintahan dalam mengelola negara. 

Massa aksi turun ke jalan sejak Senin, 8 September 2025. Protes besar-besaran yang mengguncang Nepal ini dipimpin oleh generasi muda.

Mereka tidak hanya menyoroti kebijakan pelarangan penggunaan sosial media, tetapi juga korupsi, pengangguran dan persoalan fundamental lainnya. 

Aksi protes ini berhasil melengserkan Perdana Menteri K.P Sharma Oli dan sejumlah menteri. Mereka mengundurkan diri pada Selasa malam.

Sayangnya, aksi pengunduran diri tersebut tidak menghentikan massa aksi. Kerusuhan sudah terlanjur menyebar, hingga terjadi tindakan anarkis seperti aksi membakar kantor pemerintahan dan rumah para politisi.

Lantas, apa yang sebenarnya melatarbelakangi demonstrasi di negeri yang berada di antara India dan Tiongkok ini? Berikut rangkuman fakta-faktanya.

1. Dipicu Larangan Media Sosial

Beberapa hari sebelum aksi pecah, pemerintah Nepal melarang penggunaan sejumlah platform media sosial populer, termasuk TikTok. Alasannya, untuk meredam perpecahan sosial.

Namun, kebijakan itu justru menyulut kemarahan publik. Pasalnya, banyak keluarga Nepal menggantungkan komunikasi dengan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri lewat media sosial. Ketika akses itu diputus, kekecewaan masyarakat pun meledak.

Baca Juga: Geger Nepal: Gaya Hidup Mewah Pejabat Bikin Rakyat Marah, Rumah Menteri dan Presiden Dibakar

Pada Selasa (9/9/2025), pemerintah akhirnya mencabut larangan tersebut, tetapi kerusuhan sudah terlanjur menyebar.

2. Generasi Z Jadi Motor Aksi

Para demonstran mengklaim diri sebagai suara Generasi Z Nepal. Mereka tidak hanya marah atas kekerasan aparat yang terjadi di hari pertama aksi, Senin (8/9/2025), tetapi juga ingin menyoroti berbagai masalah sosial yang sudah menumpuk sejak Nepal beralih dari monarki ke republik demokratis pada 2015.

Foto-foto anak-anak politisi yang hidup mewah atau flexing kerap dijadikan simbol ketidakadilan oleh para demonstran. Bagi mereka, elit politik hanya memperkaya diri sementara rakyat kesulitan bertahan hidup.

3. Pengangguran Jadi Masalah Utama

Menurut survei Nepal Living Standard yang dirilis Kantor Statistik Nasional pada 2024, tingkat pengangguran resmi berada di angka 12,6 persen. Namun, angka ini dianggap tidak mencerminkan realita karena hanya menghitung sektor formal.

Fakta di lapangan menunjukkan kebanyakan warga Nepal bekerja tanda menandatangani kontrak resmi terutama yang bekerja di sektor pertanian. Dalam persoalan pengangguran ini, Kalangan muda menjadi kelompok yang paling terdampak.

Setiap hari, lebih dari 1.000 pemuda meninggalkan Nepal untuk bekerja di negara-negara Teluk Persia atau Malaysia. Puluhan ribu lainnya menjadi buruh musiman di India.

Data resmi mencatat 741 ribu orang keluar dari Nepal sepanjang 2024, mayoritas mencari nafkah di sektor konstruksi dan pertanian.

Remitansi dari pekerja migran ini menjadi penopang utama ekonomi Nepal. Pada 2024, kiriman uang dari luar negeri mencapai 11 miliar dolar AS, atau sekitar 26 persen dari perekonomian nasional. 

Ironisnya, para pekerja migran yang mendapatkan pendapatan minim ini masih harus membagi pendapatan mereka dengan keluarga di kampung halaman.

Pendapatan yang sudah dibagi tersebut masih harus dibagi lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya selama tinggal di negeri orang.

4. Korupsi yang Mengakar

Bagi banyak warga Nepal, terutama generasi muda, korupsi adalah akar persoalan terbesar. Transparency International menempatkan Nepal sebagai salah satu negara paling korup di Asia.

Rangkaian skandal terus mencuat, mulai dari penggelapan dana 71 juta dolar AS dalam pembangunan Bandara Internasional Pokhara hingga kasus suap terkait pemalsuan dokumen pengungsi Bhutan. Dalam kasus terakhir, sejumlah politisi dari berbagai partai disebut terlibat, tetapi hanya oposisi yang didakwa.

Minimnya penegakan hukum membuat kepercayaan publik semakin runtuh. Meski banyak investigasi dilakukan, jarang ada kasus yang benar-benar berakhir di meja hijau.

5. Biaya Hidup Tinggi, Pemerintah Gagal Hadir

Masyarakat Nepal merasakan langsung dampak lemahnya tata kelola negara. Harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan melonjak. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam padi.

Kondisi di Kathmandu, ibu kota Nepal bahkan makin berat. Kota ini menjadi tujuan banyak anak muda untuk menempuh pendidikan tinggi atau mencari kerja, tetapi inflasi membuat biaya hidup di sana sulit dijangkau.

6. Elit Politik yang Bergantian Berkuasa

Sejak konstitusi baru disahkan pada 2015, hanya tiga nama yang bergantian menduduki kursi perdana menteri yaitu K.P. Sharma Oli, Pushpa Kamal Dahal, dan Sher Bahadur Deuba. Masa jabatan mereka rata-rata hanya satu hingga dua tahun, menciptakan kesan “permainan kursi” tanpa kemajuan berarti.

Fenomena ini memicu frustasi generasi muda yang merasa aspirasinya diabaikan. Mereka menuntut pembaruan kepemimpinan, bukan sekadar pergantian wajah lama.

7. Media Sosial Jadi Senjata Politik

Ironisnya, meski pemerintah sempat melarang platform digital, para politisi sendiri justru aktif di media sosial. Oli, misalnya, dikenal gemar membaca komentar warganet di setiap unggahannya.

Pada 2023, ketika Pushpa Kamal Dahal masih menjabat perdana menteri, ia sempat melarang TikTok dengan dalih menjaga harmoni sosial. Namun, ketika Oli kembali berkuasa, ia mencabut larangan itu. Kebijakan yang berubah-ubah ini membuat publik makin geram.

Demikian itu fakta-fakta demo Nepal. Bila dilihat dari fakta-fakta tersebut di atas, persoalan yang dihadapi penduduk Nepal memiliki kemiripan dengan warga Indonesia, khususnya dalam persoalan korupsi, nepotisme, dan pengangguran. 

Kontributor : Mutaya Saroh