Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta

Suara.com - Suara rakyat yang seharusnya disalurkan oleh wakilnya di parlemen, kini terbentur tembok ketidakhadiran. Adalah Desy Yanthi Utami, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, yang menjadi sorotan publik.

Selama enam bulan penuh, politikus perempuan dari Partai Golkar ini dikabarkan mangkir dari tugasnya, bahkan tidak menghadiri 12 kali sidang dan rapat penting.

Namun, di tengah ketidakhadirannya, terungkap sebuah fakta yang memicu pertanyaan besar: Desy Yanthi Utami tetap menerima gaji dan berbagai tunjangan sebagai anggota dewan.

Hal ini tentu saja membuat publik terkejut, mengingat tugas utama seorang wakil rakyat adalah hadir dan bekerja untuk masyarakat yang diwakilinya. Lantas, siapakah Desy Yanthi Utami dan bagaimana ia bisa absen begitu lama tanpa sanksi finansial?

Profil dan Perjalanan Karier

Lahir di Bogor 41 tahun lalu, Desy Yanthi Utami, atau yang akrab disapa Dea, merupakan sosok yang cukup dikenal di kalangan aktivis dan politisi lokal.

Merujuk pada data terkait, ia memulai kariernya sebagai seorang guru di SDN Tugu Selatan 01 pada tahun 2003 hingga 2009.

Setelahnya, ia beralih profesi ke sektor swasta dengan menjadi Manager Produk di PT Matahari Group dari tahun 2013 hingga 2015.

Ia sempat menjabat Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Bogor. Berbekal pengalaman ini, ia kemudian terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan (Dapil) Bogor Timur dan Bogor Tengah pada Pemilu 2024.

Baca Juga: PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih

Mangkir dengan "Surat Sakti"

Ketidakhadiran Desy yang mencapai enam bulan telah melanggar berbagai aturan, termasuk Undang-Undang MD3, PP Nomor 12 tahun 2018, serta peraturan tata tertib dan kode etik DPRD Kota Bogor.

Aturan-aturan tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa sanksi bisa dijatuhkan jika seorang anggota dewan tidak hadir sebanyak enam kali berturut-turut.

Namun, menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, Desy selalu mengirimkan "surat sakit" setiap kali ia tidak hadir.

Alasan ini menjadi dalih resmi yang diterima oleh dewan. Meskipun demikian, belakangan beredar video-video yang menampilkan Desy Yanthi Utami sedang berlibur di luar negeri, menimbulkan keraguan besar di kalangan publik dan internal dewan.

Kontradiksi antara alasan sakit dan fakta di lapangan membuat Badan Kehormatan bersikap hati-hati, karena mereka belum bisa memastikan kondisi kesehatan Desy yang sebenarnya.

Gaji dan Tunjangan Tetap Mengalir

Meskipun tugasnya sebagai wakil rakyat tidak berjalan, Desy Yanthi Utami masih tetap menerima hak finansialnya.

Safrudin Bima menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan anggota dewan akan terus diberikan selama belum ada keputusan resmi untuk memberhentikannya.

Keputusan akhir terkait nasib Desy kini berada di tangan Partai Golkar.

Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor sendiri telah melakukan langkah-langkah prosedural, seperti memanggil pimpinan Fraksi Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor untuk meminta klarifikasi dan memberikan teguran.

Namun, upaya untuk berkomunikasi langsung dengan Desy Yanthi Utami menemui jalan buntu.

Fakta ini tentu memicu pertanyaan tentang akuntabilitas dan pengawasan terhadap para pejabat publik.

Di saat sebagian besar masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang wakil rakyat justru tetap menerima gaji besar meskipun tidak menjalankan tugasnya.

Kisaran Gaji Desty Yanthi Utami Sebagai Anggota DPRD

Banyak orang bertanya-tanya, berapa sebenarnya penghasilan yang diterima Desy Yanthi Utami selama ia mangkir dari tugasnya?

Berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota seperti Desy bisa menerima gaji dan tunjangan dengan total puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, penghasilan anggota DPRD terdiri dari beberapa komponen. Secara umum, kisaran total yang diterima setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota per bulan bisa mencapai antara Rp36 juta hingga Rp75 juta.

Berikut adalah rincian komponen gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang anggota DPRD, yang juga diterima oleh Desy Yanthi Utami, meskipun ia tidak menjalankan tugasnya selama berbulan-bulan:

• Uang Representasi: Sekitar Rp1.575.000
• Tunjangan Keluarga: Sekitar Rp220.000
• Tunjangan Beras: Sekitar Rp289.000
• Uang Paket: Sekitar Rp157.000
• Tunjangan Jabatan: Sekitar Rp2.283.750
• Tunjangan Alat Kelengkapan: Sekitar Rp91.350
• Tunjangan Reses: Sekitar Rp2.625.000
• Tunjangan Perumahan: Sekitar Rp12.000.000
• Tunjangan Komunikasi Intensif: Sekitar Rp10.500.000
• Tunjangan Transportasi: Sekitar Rp12.000.000

Catatn untuk tunjangan tersebut, dikabarkan bisa lebih besar. Terutama tunjangan perumahan.

Kontributor : Rizqi Amalia