Festival Bodri 2025 Jadi Wadah Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kelestarian DAS Bodri

Suara.com - Hutan Edukasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kendal, diramaikan ratusan peserta selama dua hari penuh pada 13 dan 14 September 2025. Mereka menghadiri Festival Bodri 2025. Acara digagas kolaborasi Pemerintah Desa Sidodadi, Forum DAS (Fordas) Bodri, Sepkuba, dan beberapa mitra GEF SGP Indonesia. Tujuannya menjadi wadah demi memperkuat kesadaran dan kolaborasi dalam menghadapi masalah lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyoroti pentingnya gaya hidup sehat dan peran generasi muda dalam menjaga alam. Menurut dia, anak muda jangan bermalas-malasan, tapi bergerak agar untuk menjaga kesehatan, menikmati dan turut menjaga alam. Dia menekankan perlunya edukasi lingkungan agar kelestarian alam bisa diwariskan ke generasi mendatang.

"Anak-anak zaman sekarang kan tambah ke sini itu tambah mager, males berat. Apalagi setelah hampir semuanya memiliki HP, nah lewat jalan pagi ini yuk kita olahraga bareng dan juga nanti di finish kita ikutan festival DAS Bodri di Hutan Edukasi untuk menikmati dan turut menjaga alam," ujar Dyah Kartika Permanasari.

Rangkaian acara ini sangat beragam. Di hari pertama, diisi dengan kegiatan jalan sehat, dilanjutkan dengan focus group discussion bertema "Pengelolaan DAS Bodri Sebagai Upaya Membangun Peradaban". Ada pula pembagian hadiah dan ditutup penampilan budaya Jaran Kepang. Besoknya, puncak acara dimeriahkan Festival Gledekan Nusantara musim ke-5 permainan tradisional khas warga Kendal. Jumlah partisipannya membludak. Ya, ada 16 tim dengan 49 peserta dari berbagai wilayah di sekitar Kabupaten Kendal.

Bukan cuma itu, untuk memasarkan produk berkelanjutan yang telah dikembangkan MItra GEF SGP Indonesia di wilayah DAS Bodri, ada satu booth di samping panggung utama. Beragam produk kelompok dampingan GEF SGP Indonesia menyita perhatian pengunjung. Sebut saja, kopi, alpukat, madu hutan, tanaman hias dari limbah plastik,ecoprint, dan berbagai produk penunjang pertanian organik seperti pupuk kotoran hewan cair, bakteri fotosintesis, eco enzym, dan pembenah tanah.

Isu-Isu Krusial DAS Bodri dan Solusi Lintas Sektor

Tak hanya sebagai wadah untuk berkolaborasi, Festival DAS Bodri 2025 juga menjadi ajang untuk membahas seputar isu krusial yang menimpa ekosistem lingkungan di daerah alirasi Sungai Bodri. Bukan cuma masalah, mereka juga mendiskusikan solusi-solusi lintas sektor yang bisa diterapkan demi keberlangsungan ekologi di DAS Bodri.

Sekretaris Desa Sidodadi Ali Mashar, tidak memungkiri kondisi DAS Bodri kekinian terus-menerus mengalami kerusakan signifikan. Karena itu, hal ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu pihak, melainkan kolaborasi lintas sektor agar masalah tersebut mencapai titik terang.

"Masalah DAS Bodri itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh salah satu pihak, tapi diperlukan kolaborasi lintas sektor," ucap Ali Mashar yang juga didaulat sebagai perwakilan panitia penyelenggara Festival DAS Bodri 2025. .

Oleh karena itu, acara ini dirancang untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam Green Workshop yang berfokus pada lima isu krusial, yakni alih fungsi lahan, degradasi pangan dan ketahanan pangan, bencana rutin, perubahan perilaku dan ekonomi hijau, hingga manajemen sampah keluarga.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah alih fungsi lahan. Praktik ini marak terjadi di DAS Bodri. Perwakilan dari kehutanan, Muhammad Yusuf Muda, menjelaskan bahwa alih fungsi lahan sering kali tidak memperhatikan dampak ekologis.

"Alih fungsi yang harusnya menghasilkan kaya tukang-tukang raksasa," ujarnya.

Pun Yusuf Muda mencontohkan bagaimana lahan pertanian produktif diubah menjadi perumahan atau industri tanpa perencanaan yang matang. Kondisi ini tidak hanya menghilangkan area resapan air, namun juga memicu konflik lahan antarpihak dan merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Makanya, menurut Yusuf Muda, ada kebutuhan terkait regulasi yang tegas dan pengawasan ketat dari pihak pemerintah untuk memastikan optimalisasi tata guna lahan yang berkelanjutan.

Isu degradasi lahan juga menjadi sorotan utama dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Pembicara dari Universitas Semarang (USM) Dewi Larasati, menjelaskan, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan menjadi penyebab utama lahan mengeras dan produktivitasnya menurun.

Dewi Larasati membandingkan praktik pertanian modern dengan metode tradisional yang lebih ramah lingkungan, seperti penanaman bergilir yang dahulu sering dilakukan.

 "Kalau sekarang itu kan memang penggunaan pokok yang sangat tinggi, kemudian pestisida, dan lain-lain, itu memang bisa menyebabkan kerusakan lahan," jelasnya.

Solusi yang diusulkan adalah mengurangi input bahan kimia dan kembali menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang berfokus pada perbaikan kesuburan tanah.

Bencana banjir di hilir dan tanah longsor di hulu telah menjadi rutinitas yang memprihatinkan di DAS Bodri. Suparno dari Forum DAS Jateng mengungkapkan bahwa kondisi DAS yang kritis, dengan tutupan lahan yang minim dan tanah yang rentan erosi, menjadi pemicu utama.

"Apapun yang diusahakan apabila terjadi bencana maka dengan seketika semuanya menjadi sia-sia," kata Suparno sambil, menekankan pentingnya tindakan preventif.

Suparno juga menyinggung hasil pengukuran daya dukung sungai yang menunjukkan ketidakmampuan sungai menampung debit air saat curah hujan ekstrem. Pada Januari 2025, misalnya, peningkatan kapasitas tanggul dan penerapan konsep Zero Delta G—memastikan air hujan meresap ke dalam tanah—menjadi solusi vital yang perlu segera diimplementasikan.

Hery Budiarto dari GEF SGP Indonesia menyoroti bahwa perubahan perilaku masyarakat akan efektif jika memberikan manfaat ekonomi langsung. "Perut, perut terisi itu yang penting," ujarnya.

Selain itu, Hery juga menjelaskan pentingnya pendekatan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan kelompok petani kopi di Kendal yang menerapkan sistem pertanian agroforestri.

Dengan menanam kopi, menurut Hery, mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi juga turut dalam upaya konservasi lahan. Inisiatif ekonomi hijau semacam ini terbukti mampu menggerakkan masyarakat untuk peduli lingkungan secara sukarela karena selaras dengan kebutuhan hidup.

Sementara itu, isu pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di empat kabupaten yang dilalui DAS Bodri. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendal, Wasito, menyampaikan tempat pemrosesan akhir (TPA) di wilayah ini diawasi ketat Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia menjelaskan, metode pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan, yaitu hanya ditampung, diangkut, dan dibuang, tidak menyelesaikan masalah, malah cuma mengalihkan persoalan.

"Apabila ini berlangsung secara terus-menerus turun-temurun tentunya daerah pesisir sebagai hilir dari DAS Bodri akan menjadi tumpukan dari sampah tersebut," ungkap Wasito.

Solusi yang disepakati adalah mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, melalui pemilahan sampah dan program bank sampah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang.

Deklarasi Hijau Bodri 2025: Pijakan Aksi Nyata

Diskusi yang intensif dan produktif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga akademisi, telah mencapai puncaknya. Pertukaran ide dan gagasan yang dinamis, diiringi semangat kolaborasi yang kuat, telah membuahkan hasil yang signifikan dan monumental: terbentuknya Deklarasi Hijau Bodri 2025.

Deklarasi ini menjadi sebuah komitmen kolektif yang berisikan 10 poin aksi nyata. Kesepuluh poin ini mencerminkan prioritas utama dalam upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Bodri, meliputi aspek-aspek krusial seperti pengelolaan sumber daya air, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemberdayaan ekonomi hijau, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Deklarasi Hijau Bodri 2025 menjadi pedoman jelas bagi para pemangku kepentingan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program konservasi secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan setiap inisiatif tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk memastikan dampak yang luas dan implementasi yang efektif, Deklarasi Hijau Bodri 2025 akan segera disosialisasikan dan dikirimkan kepada seluruh instansi terkait. Harapannya dengan adanya deklarasi ini, akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan Bodri untuk generasi mendatang.