Akses Keuangan bagi Penyandang Disabilitas Masih Terbatas: 75 Persen Tak Punya Rekening Bank

Suara.com - Inklusi keuangan menjadi kunci penting bagi pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Dengan akses ke layanan keuangan, mulai dari rekening bank hingga kredit dan produk digital, penyandang disabilitas dapat mengelola keuangan secara mandiri, meningkatkan peluang usaha, dan ikut berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital.

Namun, kenyataannya, akses keuangan bagi kelompok ini masih sangat terbatas, sehingga dibutuhkan langkah nyata dari regulator, industri, dan komunitas untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan BPS, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,4%, sementara indeks inklusi keuangan meningkat ke 80,51%, naik dari 65,43% (literasi) dan 75,02% (inklusi) pada 2024.

Meski demikian, capaian ini belum merata di semua kelompok masyarakat. Penyandang disabilitas masih menghadapi kesenjangan besar dalam akses keuangan: hanya 24,3% penyandang disabilitas usia ≥15 tahun yang memiliki rekening bank.

Akses kredit bahkan lebih rendah, sekitar 14,2%, dibanding 20,1% pada rumah tangga non-disabilitas. Sementara itu, meski 75,7% penyandang disabilitas tercakup program jaminan kesehatan, kepemilikan produk keuangan swasta seperti asuransi individu masih di bawah 2%.

Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Nasional (BIKN) 2025, platform fintech peer-to-peer (P2P) lending Rupiah Cepat memberikan edukasi dan dukungan keuangan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan literasi bertema “Pemerataan Akses Keuangan untuk Kalangan Disabilitas” digelar di Gowork Menara Rajawali, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025), bekerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) serta melibatkan 40 anggota komunitas tersebut. Acara ini juga diisi penyerahan dana CSR sebesar Rp100 juta untuk mendukung program inklusi keuangan.

Direktur Rupiah Cepat, Anna Maria Chosani, menegaskan pentingnya literasi keuangan bagi kelompok disabilitas.

“Literasi keuangan adalah hak semua kalangan, tanpa terkecuali. Dukungan ini kami harap tidak hanya meningkatkan pemahaman anggota PPDI terhadap produk keuangan digital, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi mereka,” ujar Anna.

Ketua Umum PPDI, H. Norman Yulian, menyambut dukungan ini dengan antusias.

Baca Juga: AgenBRILink LQQ, Wujud Nyata Inklusi Keuangan BRI di Bengkulu Utara

“Kami berharap dukungan ini menjadi jalan menuju pemerataan akses keuangan, agar penyandang disabilitas dapat semakin mandiri dan berdaya,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak: “Kolaborasi antara platform fintech, asosiasi, regulator, dan komunitas sangat penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam inklusi keuangan nasional.”

Langkah ini menunjukkan bahwa literasi dan akses keuangan bagi penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga industri fintech. Dengan dukungan nyata, diharapkan kesenjangan akses dapat terus diperkecil, sekaligus memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.