Kesenjangan Masih Lebar, Pemerintah Targetkan Perluas Ruang Kepemimpinan Disabilitas

Suara.com - Orang dengan disabilitas di Indonesia masih kerap hidup jauh dari ideal. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga layanan publik masih menjadi persoalan sehari-hari di banyak daerah.

Banyak orang dengan disabilitas masih diposisikan sebagai kelompok yang harus “dibantu”, bukan warga negara dengan hak penuh untuk menentukan arah hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Infrastruktur yang belum ramah, pelayanan publik yang tidak setara, serta minimnya kesempatan ekonomi memperlihatkan bahwa perjalanan menuju negara yang inklusif masih panjang.

Dalam momentum Hari Disabilitas Nasional 2025, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kepemimpinan orang dengan disabilitas di berbagai bidang sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan “Indonesia Ramah Semua” dan mendukung arah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa pemerintah bertekad menjadikan orang dengan disabilitas bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penggerak perubahan di masyarakat.

“Kita ingin memberi ruang yang luas bagi orang dengan disabilitas. Pembangunan yang inklusif berarti semua orang bisa menjadi bagian dari solusi,” ujar Wapres Gibran, di Perayaan Hari Disabilitas Nasional tahun silam.

Selama 2025, pemerintah melaksanakan berbagai program lintas sektor untuk meningkatkan pelindungan dan kemandirian orang dengan disabilitas. Kementerian Sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), memberikan dukungan alat bantu, pendampingan, dan pelatihan kerja, termasuk inkubasi wirausaha sosial kepada 69.000 penerima manfaat.

Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diperluas bagi lebih dari 1,1 juta penerima disabilitas. Program Makan Bergizi Gratis kini juga menjangkau 42.000 orang dengan disabilitas rentan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Hari Disabilitas Internasional: Ekosistem Kerja Setara Wajib Jadi Perhatian

Akses informasi pelayanan publik bagi disabilitas juga terus diupayakan untuk hadir lebih baik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan Rancangan Peraturan Menteri terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik berbasis Digital Bagi Penyandang Disabilitas untuk menjalankan amanat PP 70 tahun 2019 sekaligus memastikan akses informasi setara di ruang digital dan layanan publik.

Portal pemerintah kini dilengkapi fitur teks alternatif, bahasa isyarat, mode kontras tinggi, dan navigasi suara bagi pengguna tunanetra dan tuli.

Sektor kesehatan juga ditingkatkan untuk dapat melayani disabilitas dengan lebih baik. Kementerian Kesehatan menargetkan 40 persen rumah sakit nasional menjadi ramah disabilitas dengan fasilitas aksesibilitas dan pelayanan medis adaptif.

Di sisi hukum, Mahkamah Agung memperluas penerapan akomodasi layak bagi saksi dan korban disabilitas sesuai PP Nomor 39 Tahun 2020, sementara KemenPPPA memperkuat kanal SAPA 129 yang kini telah beroperasi di 270 kabupaten/kota.

Selain inisiatif dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah pun ikut berperan aktif. Kabupaten Lampung Tengah menjadi contoh pelopor melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, regulasi pertama yang secara eksplisit mengatur pencegahan kekerasan dan pemberdayaan ekonomi bagi orang dengan disabilitas di tingkat kabupaten.

Laporan UN ESCAP Asia-Pacific Disability Outlook 2024 juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kemajuan paling signifikan di kawasan dalam mengarusutamakan kebijakan disabilitas, terutama di bidang literasi digital, perlindungan hukum, dan inklusi ekonomi.

Sejalan dengan tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan” pemerintah menekankan pentingnya peran kepemimpinan komunitas disabilitas dalam setiap kebijakan publik. Keterlibatan aktif mereka tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga menjadi wujud nyata pembangunan yang berpihak dan berkeadilan.