Awal 2026 yang Kelam, Ini Deretan Kepala Daerah dan Pejabat yang Terjaring OTT KPK

Suara.com - Awal tahun 2026 diwarnai dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam waktu singkat, lembaga ini berhasil membongkar berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat penting hingga kepala daerah.

Kasus terbaru yang menjerat Bupati Tulungagung pada April 2026 menambah panjang daftar OTT KPK sepanjang tahun ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi di banyak sektor. Bahkan, beberapa kasus mengungkap modus yang terbilang berulang, seperti suap, pemerasan, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan.

Lantas, apa saja kasus yang masuk dalam daftar OTT KPK sepanjang 2026 tersebut? Berikut ulasan lengkapnya yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

1. OTT Pajak KPP Madya Jakarta Utara

OTT pertama KPK di tahun 2026 berlangsung pada 9-10 Januari dan diumumkan secara resmi pada 11 Januari 2026. Kasus ini menyasar sektor perpajakan di KPP Madya Jakarta Utara.

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat pajak, di antaranya Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar, serta pihak swasta seperti Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto.

Dalam perkara ini, mereka diduga melakukan manipulasi hasil pemeriksaan pajak. Awalnya ditemukan potensi pajak kurang bayar sebesar Rp75 miliar.

Namun, angka tersebut kemudian diturunkan menjadi sekitar Rp15,7 miliar setelah adanya kesepakatan dengan imbalan “all in” Rp23 miliar, termasuk fee Rp8 miliar. KPK menyita barang bukti Rp6,38 miliar dalam OTT ini.

Baca Juga: Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK

2. OTT Wali Kota Madiun

Pada 19 Januari 2026, KPK menggelar OTT di Kota Madiun dan menetapkan Maidi (Wali Kota Madiun), Thariq Megah (Kadis PUPR), dan Rochim Ruhdiyanto (pihak swasta) sebagai tersangka.

Kasus ini memiliki beberapa modus, mulai dari pemerasan berkedok dana CSR hingga permintaan fee dalam pengurusan izin usaha seperti hotel dan minimarket.

Selain itu, ditemukan pula gratifikasi sejak 2019 hingga 2022 dengan total sekitar Rp1,1 miliar. Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai sebesar Rp550 juta.

3. OTT Bupati Pati

Masih di 19 Januari 2026, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang melibatkan Sudewo (Bupati Pati) bersama tiga kepala desa, yaitu Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Karjan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa.

Rencana pembukaan 601 formasi perangkat desa dimanfaatkan untuk menarik uang dari para calon. Mereka diminta membayar antara Rp165 juta hingga Rp225 juta.

Bahkan, ada ancaman bahwa formasi tidak akan dibuka lagi jika tidak membayar. Hingga 18 Januari 2026, uang yang terkumpul mencapai Rp2,6 miliar.

4. OTT Restitusi Pajak Banjarmasin

Pada 4 Februari 2026, KPK mengungkap kasus korupsi terkait restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Tiga tersangka dalam kasus ini adalah Mulyono (Kepala KPP Madya Banjarmasin), Dian Jaya Demega, dan Venasius Jenarus Genggor.

Kasus ini bermula dari pengajuan restitusi PPN dengan nilai lebih bayar Rp49,47 miliar. Setelah koreksi, nilai yang seharusnya dikembalikan adalah Rp48,3 miliar.

Namun, untuk memperlancar proses, diminta “uang apresiasi” sebesar Rp1,5 miliar. KPK kemudian menyita uang tersebut sebagai barang bukti.

5. OTT Bea Cukai

Masih di 4 Februari 2026, KPK juga membongkar kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kasus ini melibatkan enam orang, termasuk Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Modusnya adalah pengaturan jalur impor agar barang ilegal atau tiruan bisa masuk tanpa pemeriksaan ketat.

Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar, termasuk uang tunai, emas, dan barang mewah.

6. OTT Pengadilan Negeri Depok

Pada 6 Februari 2026, KPK mengungkap kasus suap di Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini menyeret pimpinan PN Depok, yaitu I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, serta pihak lain seperti Yohansyah Maruanaya, Trisnadi Yulrisman, dan Berliana Tri Kusuma.

Kasus ini terkait pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi yang ingin dipercepat proses eksekusinya.

Awalnya diminta fee Rp1 miliar, namun disepakati menjadi Rp850 juta. Selain itu, ditemukan juga aliran dana lain hingga Rp2,5 miliar.

7. OTT Bupati Pekalongan

OTT terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dilakukan pada 3 Maret 2026 dan diumumkan pada 4 Maret 2026. KPK menetapkanya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

Perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, diduga mendapatkan banyak proyek pemerintah melalui konflik kepentingan.

Total nilai transaksi perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp46 miliar dalam periode 2023–2026.

8. OTT Bupati Rejang Lebong

KPK melakukan OTT di Kabupaten Rejang Lebong pada 9 Maret 2026 dan mengumumkannya pada 11 Maret 2026. Kasus ini melibatkan Muhammad Fikri Thobari (Bupati), Hary Eko Purnomo, serta pihak swasta seperti Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yusdiantoro.

Kasus ini berkaitan dengan praktik ijon proyek, di mana kontraktor harus memberikan fee terlebih dahulu.

Besaran fee berkisar 10-15% dari nilai proyek. Total fee yang disepakati mencapai Rp980 juta, dengan barang bukti Rp756,8 juta.

9. OTT Bupati Cilacap

OTT di Kabupaten Cilacap dilakukan pada 13 Maret 2026 dan diumumkan sehari setelahnya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap) dan Sadmoko Danardono (Sekda) sebagai tersangka.

Kasus ini berkaitan dengan pemerasan berkedok pengumpulan dana THR dari perangkat daerah.

Target awal Rp750 juta, namun hingga OTT dilakukan, uang yang terkumpul mencapai Rp610 juta dan langsung diamankan KPK.

10. OTT Bupati Tulungagung

OTT terbaru terjadi pada 10 April 2026 di Kabupaten Tulungagung dan masih dalam tahap pengembangan. Kasus ini melibatkan Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung) dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

KPK mengamankan 18 orang dan membawa sebagian ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk bupati.

Kasus ini diduga berkaitan dengan pemerasan terhadap OPD, dengan indikasi permintaan setoran hingga 50% dari anggaran. Barang bukti awal berupa uang ratusan juta rupiah telah diamankan.

Itulah daftar OTT KPK sepanjang 2026 yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius di berbagai sektor pemerintahan.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas