Punya Potensi Air Hujan Besar: Mengapa Semarang Hanya Bisa Manfaatkan 27 Persen?

Suara.com - Kebutuhan air di perkotaan terus meningkat, sementara perubahan iklim membuat ketersediaan air semakin sulit diprediksi. Salah satu sumber yang berpotensi dimanfaatkan adalah air hujan, tetapi penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya seberapa banyak air yang tersedia.

Kesiapan masyarakat dan karakteristik wilayah juga menentukan apakah potensi tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan.

Dalam penelitian mengenai pemanenan air hujan (rainwater harvesting) di Kota Semarang, periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Yosef Prihanto, mengembangkan model sosio-spasial yang menghubungkan potensi fisik air hujan dengan kondisi sosial masyarakat.

Pendekatan ini dapat menjadi dasar berbasis bukti bagi pemerintah untuk menentukan wilayah prioritas dan merancang kebijakan ketahanan air perkotaan.

Secara fisik, atap permukiman di Kota Semarang diperkirakan mampu menampung sekitar 89,01 miliar liter air hujan per tahun pada 2020. Potensinya diproyeksikan meningkat menjadi 96,78 miliar liter pada 2025 dan 105,62 miliar liter pada 2030.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Penelitian menunjukkan pemanfaatan realistis baru sekitar 24 miliar liter atau 27% dari potensi fisiknya.

“Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa potensi sumber daya air tidak dapat diterjemahkan secara langsung menjadi potensi pemanfaatan. Ada faktor sosial dan spasial yang memengaruhi keberhasilan suatu intervensi,” kata Yosef.

Potensi air tidak sama dengan kesiapan wilayah

Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakter geografis yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan. Perbedaan kondisi tersebut membuat kebutuhan dan tantangan pengelolaan air tidak sama di setiap wilayah.

Penelitian juga menemukan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pemanenan air hujan dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, dan sikap.

Kawasan Semarang tengah, misalnya, memiliki tingkat penerimaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Semarang bawah.

Temuan ini menunjukkan adanya paradoks dalam perencanaan ketahanan air. Wilayah yang memiliki kebutuhan atau kerentanan air lebih tinggi belum tentu merupakan wilayah yang paling siap menerapkan solusi tertentu.

Karena itu, kebijakan yang hanya menggunakan data curah hujan atau luas atap sebagai dasar penentuan lokasi intervensi berisiko tidak efektif.

Model sosio-spasial yang dikembangkan Yosef mencoba menggabungkan data fisik, sosial, dan karakteristik permukiman. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya dapat memperkirakan berapa banyak air hujan yang tersedia, tetapi juga mengidentifikasi lokasi yang memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menerapkan pemanenan air hujan.

“Pendekatan ini memungkinkan kebijakan tidak hanya menjawab berapa besar potensi air yang tersedia, tetapi juga di mana intervensi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi,” ujarnya.

Ketahanan air membutuhkan masyarakat

BRIN pada 2026 menempatkan penguatan ketahanan air sebagai salah satu agenda dalam menghadapi perubahan iklim. Pemanenan air hujan dapat menjadi salah satu strategi diversifikasi sumber air perkotaan.

Namun, penelitian di Semarang menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup.

Penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter sosial dan spasial setiap wilayah, diperkuat melalui pendekatan berbasis komunitas, serta didukung bukti dari fasilitas publik.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa air hujan bukan sekadar limpasan yang harus dibuang, tetapi sumber daya yang dapat dikelola.

“Teknologi saja tidak cukup. Kita perlu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat bahwa air hujan merupakan sumber daya yang dapat dikelola,” kata Yosef.

Karena itu, edukasi, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan masyarakat perlu berjalan bersama pembangunan infrastruktur.

Penulis: Chairunisa