Ferdy Sambo Divonis Mati Kasus Brigadir J, Hotman Paris Beri Penjelasan Soal KUHP Baru

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Lalu bagaimana aturan hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Pengacara kondang Hotman Paris pun memberikan penjelasan perihal aturan hukuman mati di KUHP yang baru.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Tiktok @shizuka13channel, Hotman Paris mengaku pusing dengan logika hukum yang ada di KUHP yang baru. 

Ia memaparkan bahwa di Pasal 100 dalam KUHP yang baru, terdakwa yang mendapat vonis mati, tidak langsung dieksekusi. Hotman menuturkan, di dalam KUHP yang baru itu, terdakwa tersebut diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk berubah.

"Aduh saya baca di KUHP yang baru gue pusing nalar hukumnya dimana. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik," ujar Hotman yang dikutip Mamagini, Selasa (14/2/2023).

Pengacara yang memiliki banyak asisten pribadi cantik itu menuturkan nantinya terdakwa yang divonis mati akan berlomba-lomba dengan cara apapun atau membayar berapapun untuk mendapatkan surat berkelakukan baik di penjara.

"Yaaaa nanti bakal mahal deh surat kelakukan baik oleh kepala lapas penjara, dari pada dihukum mati?. Uh orang berapapun akan mau mau mempertaruhkan apapun demi mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara," ucap Hotman Paris.

Sehingga kata dia tak ada artinya pemberian vonis mati jika tetap harus menunggu 10 tahun apakah terdakwa akan berubah atau tidak.

Baca Juga: Syok Lucky Hakim Mundur, Bupati Indramayu Ungkap Fakta Ini

"Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis PK sampai hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang itu berubah menjadi kelakuan baik," kata Hotman Paris.

Selain itu, Hotman Paris menyebut surat berkelakukan baik akan semakin mahal jika hukuman mati berdasarkan pertimbangan dari kelakuan terdakwa selama 10 tahun.

"Yaaaa di penjara yang menentukan kelakukan baik kan kepala lapas. Waduuuhhh, surat keterangan kelakukan baik ini pasti surat paling mahal harganya nantinya di dunia. Orang akan mempertarukan apapun agar mendapatkan surat kelakuan baik," ucap dia.

Hotman Paris pun berkelakar berencana ingin melamar menjadi kepala lapas penjara. Sebab menurutnya, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat bergengsi menyusul adanya aturan yang ada di KUHP yang baru.

"Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Waduh kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat sangat sangat prestisius dan sangat sangat bergengsi," papar Hotman Paris.

"Hukuman mati harus nunggu 10 agar bisa dieksekusi kalau selama 10 tahun dapat surat berkelakuan baik maka hukuman mati tidak boleh dilaksakan, uuh siapa sih yang bikin ini, yang bikin ini pasti bukan prakstisi hukum kebanyakan dosen atau profesor," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan KUHP yang baru.

"Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Hotman Paris!" katanya.