Jokowi: Jangan Sampai Jalur Logistik dan Jalan Produksi Rusak Parah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu.

Karena kata Jokowi, jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," ujar Jokowi dalam keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara yang dikutip Mamagini.Suara.com dari BiroPersMedia dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (17/5/2023).

Untuk itu, Jokowi menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah.

Kata Jokowi, perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Jokowi, tetapi juga jalan di Asahan. 

"Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," imbuhnya.

Selain di dua jalan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut). 

"Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," imbuh dia.

Lebih jauh, Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara.

Baca Juga: Antar Timnas Indonesia Raih Emas SEA Games 2023, Beckham Putra Bangga dan Bersyukur

Jokowi pun mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," tandasnya.