Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI

Suara.com - Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan mendapat sambutan resmi dari pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon, Senin (13/4).

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth akan memimpin langsung upacara kehormatan sebelum pertemuan bilateral digelar.

Upacara penyambutan akan berlangsung pukul 10.15 waktu setempat di area River Entrance Pentagon.

Menurut laporan Pentagon, agenda ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan penting antara kedua negara dalam memperkuat kerja sama pertahanan.

Laporan resmi dari pemerintah AS menyebut bahwa setelah seremoni, kedua menteri akan melanjutkan dengan pertemuan tertutup yang membahas isu strategis.

"Sejumlah agenda diperkirakan mencakup kerja sama militer hingga dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik," tulis laporan resmi Pentagon.

Pihak Pentagon membuka akses terbatas bagi media untuk meliput acara tersebut.

Namun, hanya sejumlah jurnalis terpilih yang diizinkan menyaksikan pernyataan pembuka pertemuan karena keterbatasan ruang.

“Seleksi dilakukan secara ketat dan perangkat elektronik pribadi tidak diperbolehkan di dalam ruang pertemuan,” demikian keterangan resmi Pentagon.

Baca Juga: Iran Keras soal AS Blokade Selat Hormuz: Kalau Mereka Melawan Kami Melawan, Kami Tidak Tunduk!

Kedatangan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin diwarnai isu soal kedaulatan Indonesia.

Sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat mengungkap rencana untuk mendapatkan akses lintas udara tanpa batas atau blanket overflight bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.

Proposal ini disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan operasional Washington di kawasan Indo-Pasifik.

Rencana tersebut mengemuka setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari 2026.

Menurut unggahan akun X @New Direction AFRICA, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kesepakatan kontroversial tersebut saat kunjungan ke Washington.

Kesepakatan ini dinilai berpotensi memberi keleluasaan lebih besar bagi militer AS dalam melakukan pergerakan udara di kawasan Indo-Pasifik dan tentu saja menciderai kedaulatan wilayah udara Indonesia.