Suara.com - Presiden Joko Widodo mendapatkan aduan jalan rusak hingga 7.400 lokasi dari masyarakat. Aduan itu disampaikan melalui akun media sosial resmi Presiden, seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook.
Jokowi menyampaikan hal itu saat melakukan peninjauan jalan rusak di Kabupaten Labuanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (18/5/2023).
"Kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook, yang kita miliki," kata Presiden.
Selain mendapatkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jokowi juga mendapatkan aduan dari warganet.
Sebelumnya, Presiden membuka kesempatan bagi warganet untuk menyampaikan keluhan terkait jalan rusak melalui unggahan video di akun instagram Presiden Jokowi.
Dalam keterangannya, Presiden menuliskan "Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun instagram ini".
Video yang diunggah itu saat Jokowi meninjau jalan rusak di Provinsi Lampung. Unggahan itu langsung dibanjiri aduan warganet yang mengeluhkan soal jalan rusak di daerah mereka hingga 100 ribu lebih komentar.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, aduan warganet yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan Presiden Joko Widodo dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.
Bey menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.
Baca Juga: Sensasi Mobil Presiden Lintasi Jalan Berkubang Lumpur di Sumut, Jokowi Ungkap Tingkat Kerusakannya
"Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan 'cross check', antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran," kata Bey. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Sensasi Mobil Presiden Lintasi Jalan Berkubang Lumpur di Sumut, Jokowi Ungkap Tingkat Kerusakannya
-
Jokowi Akan Beri Hadiah Timnas Indonesia U-22 yang Raih Emas SEA Games 2023
-
Aksi Menteri PUPR Unjuk Kemampuan Main Drum di Depan Jokowi saat Makan Durian di Medan
-
Jokowi Traktir Para Menteri Makan Durian di Medan usai Indonesia Kalahkan Thailand
-
Jokowi Bersorak Kegirangan, Ekspresi Datar Gibran saat Timnas Indonesia Cetak Gol ke Gawang Thailand Disorot: Mas Wali Kalah Taruhan?
Terpopuler
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 5 HP Realme RAM 12 GB dan Kamera Jernih Paling Murah Mulai Rp2 Jutaan
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Gerakan Pilah Sampah Jakarta Masih Berproses, Dampaknya Belum Terlihat
-
Kasus Duel Maut WNA Brunei di Blok M Masuk Radar Interpol, Ini Motifnya
-
Skandal Riset AI Kedokteran Demi Travel Grant, MGBKI Desak Audit Total
-
Bandar Abbas Dibombardir, Militer Iran Balas Dendam Serang Dua Pangkalan Udara AS
-
Kesaksian Akbar Husein soal Tragedi Bawaslu 2019: Ditangkap, Disiksa, hingga Ada yang Meninggal
-
Sok Jagoan di Tol JORR! Pengemudi Ngamuk Pukul Spion Pakai Besi, Polisi Buru Pelaku
-
Duduk Perkara Duel Maut Selebgram Brunei di Blok M: Cuma Gara-gara Ditegur, Nyawa Melayang
-
Donald Trump: Tidak Ada Satu Negara Pun Boleh Kendalikan Selat Hormuz
-
Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran di Jabar, Binokasih Mulang Salaka Tandai Pembukaan di Sumedang
-
Hutan Bukan Milik Negara: Mengapa Masyarakat Adat Papua Menolak Skema Perhutanan Sosial?