Partai NasDem memang diketahui telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) mereka.
Dalam hal ini, politikus senior Zulfan Lindan menyebutkan bahwa pengusungan Anies Baswedan memberikan keuntungan besar ke NasDem.
"Kita selama ini enggak dapat Aceh, Sumatera Barat cuma dapat satu karena pengaruh kita dianggap partai penista agama," ungkap Zulfan Lindan dalam perbincangan di Podcast Refly Harun.
"Sekarang luar biasa kalau kita lihat Aceh itu selalu Anies NasDem," imbuhnya.
Lebih lanjut Zulfan Lindan menyebutkan bahwa terlepas menang atau kalah menjadi presiden, Anies tetap bakal memberikan keungan bagi NasDem.
"Banyak [untung] terlepas apakah Anies nanti menjadi presiden apa tidak, tapi bagi NasDem ada penambahan kursi kalau sekarang 59 kemudian mungkin bisa di aas 80 nanti," kata Zulfan Lindan.
"Sangat menguntungkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Zulfan Lindan juga menyebutkan bahwa pendukung Prabowo sebelumnya juga bisa berbelok ke arah NasDem.
"Saya yakin betul mungkin 75 persen lebih dari suara di Sumatera misalnya yang mendukung Gerindra Prabowo, pindanya ke NasDem kan ke kanan juga enggak mungkin dia mau ke kiri," ujar Zulfa.
Baca Juga: Rumah Panggung Berusia Puluhan Tahun di Cugenang Kokoh Berdiri Meski Diguncang Gempa Cianjur
"Dan di situlah yang akan membuat suara NasDem lebih tinggi."
Dua Alasan NasDem Pilih Anies
Ada dua alasan mengapa Nasdem akhirnya melabuhkan pilihannya kepada sang Gubernur DKI Jakarta, sekaligus menggugurkan dua bakal calon lain yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menerangkan alasan tersebut terkumpul dalam sudut pandang objektif dan subjektif Nasdem.
Secata objektif, Willy Aditya mengaku, pihaknya mencium jika Indonesia sekarang sedang menghadapi situasi kompleksitas krisis global. Di mana hari ini kompetisi perebutan sumber daya yang dinilai luar biasa.
Hal tersebut menjadi tantangan pemimpin di 2024.
Sementara itu untuk alasan subjektif mengapa Nasdem mencalonkan mantan Menteri Pendidikan tersebut, yaitu karena Anies memiliki otoritas moral.
Masih kata Willy Aditya, Anies juga dinilai punya komitmen konstitusional. Dan terakhir adalah soal kapasitas, kapabilitas Anies yang cukup mumpuni hingga layak diusung menjadi calon presiden berikutnya.
Berdasarkan sejumlah hasil survei, Anies juga punya elektoral yang signifikan ketika dihadapkan dengan siapapun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Api Melalap 10 Hektare Lahan di Dekat Tol Palindra, Manggala Agni Turun hingga Dini Hari
-
PTBA Gandeng Pertamina NRE Sulap Lahan Pascatambang Jadi PLTS, Percepat Transisi Energi Hijau
-
Mata Dunia Tertuju ke Iran, Pemakaman Ali Khamenei Dihadiri Perwakilan 30 Negara
-
Prambanan Jazz Festival 2026 Rayakan Sukacita Lewat Tema Celebrate The Joy
-
Bom Meledak di Jantung Damaskus, Korban Bergelimpangan di Lokasi
-
Pilot Tabrak Gedung Tertinggi Beijing Diduga Bunuh Diri, Tinggalkan Catatan Harian Mengejutkan
-
Kritik Pedas Toni Kroos: Skuad Jerman Kosong Kualitas, Tak Punya Pembeda di Piala Dunia
-
Sidang Korupsi Disperkimtan Palembang Bongkar Dugaan Potongan 51 Persen Dana Proyek
-
Baru Keluar dari Warkop, Anggota DPRD Sekadau Tewas usai Bertabrakan dengan Truk Tangki
-
Dugaan Aniaya Warga Rupat: Copot Ipda ES Belum Cukup, Anggota Lain Harus Ditahan