/
Selasa, 29 November 2022 | 12:38 WIB
Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengaku di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap tempur lawan penyerang pemerintah. ((Tangkapan layar))

Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sekaligus relawan Jokowi, Benny Ramdhani yang meminta izin di hadapan Jokowi untuk 'siap tempur' melawan musuh pemerintah menggegerkan publik.

Unggahan video itu menuai beragam tanggapan dan kritikan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Dikutip dari wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kamhar Lakumani menilai Benny Ramdhani menunjukkan sikap provokatif.

Tak hanya itu, Benny juga dinilai menempatkan rakyat secara berlawanan yang penuh dengan narasi sikap kebencian dan permusuhan.

Dirinya menyebut sikap Benny sebagai vis a vis atau di mana rakyat saling berhadap-hadapan.

"Ini provokatif dan penuh kebencian yang menempatkan saudara sebangsa secara vis a vis atau berhadap-hadapan sebagai aku dan mereka pada relasi yang penuh kebencian dan permusuhan," kata Kamhar dikutip dari wartaekonomi.co.id (media partner Suara.com), Selasa (29/11/22).

Kamhar bahkan menyebut permintaan Benny itu berbahaya, seolah ingin menyesatkan Presiden Jokowi.

Benny dinilai hanya menjadikan Jokowi sebagai alat untuk menggebuk pihak oposisi yang berbeda pandangan.

"Ini juga berbahaya dan ingin menyesatkan Pak Jokowi untuk menjadikan hukum sebagai alat gebuk bagi oposisi atau pihak-pihak yang berbeda pandangan," ungkapnya.

Baca Juga: Blak-Blakan Pinkan Mambo Ceramahi Pernikahan LesLar Minta Rizky Billar Ceraikan Lesty Kejora

Kamhar menilai, praktik semacam tersebut biasa terjadi dalam tata negara yang menempatkan kekuasaan di posisi tertinggi.

Dengan begitu, dia menilai bahwa sikap Benny kontra dengan demokrasi dan bertentangan dengan amanah reformasi.

"Ini kontra demokrasi, bertentangan dengan amanah reformasi dan konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat)," jelasnya.

Load More