Beredar kabar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencopot gelar ustaz yang dimiliki oleh Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun.
Dalam kabar ini disebutkan jika alasan pencopotan gelar ulama ini didasari karena ceramah provokatif yang dilontarkan oleh Cak Nun. Ia menyebut Presiden Joko Widodo seperti Firaun.
Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube SEPUTAR ISTANA pada Senin (23/1/2023).
Dalam unggahannya, kanal YouTube ini menuliskan narasi sebagai berikut.
"GELAR USTADNYA DI COPOT, PBNU SIKAPI TEGAS CERAMAH PROVOKASI CAK NUN !!"
"BREAKING NEWS. GELAR USTADNYA RESMI DICOPOT. PBNU SIKAPI TEGAS CERAMAH PROVOKASI CAK NUN."
Selain itu, dalam thumbnail video yang dibagikan, terlihat foto yang memperlihatkan proses pencopotan gelar yang dimiliki oleh Cak Nun. Tampak pula foto Jokowi dalam thumbnail video.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Baca Juga: BRI Liga 1: Persija Mau Sapu Bersih 9 Poin di Laga Kandang, Termasuk Sikat PSM Makassar
Berdasarkan penelusuran, klaim PBNU mencopot gelar ustaz yang dimiliki Cak Nun karena menyebut Jokowi seperti Firaun adalah tidak benar.
Faktanya, dalam video berdurasi 8 menit 5 detik ini sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait pencopotan gelar ustaz Cak Nun. Video ini justru berisi beberapa momen Cak Nun sedang berceramah.
Selain itu, narator dalam video ini hanya membacakan artikel berjudul Cak Nun, Mereka Nggak Terima Presiden Jokowi Sampeyan Hina, Sampai Ada yang Nangis Loh! yang diunggah oleh Seword.com pada Sabtu (21/1/2023).
Dalam artikel ini mengulas perihal reaksi loyalis Jokowi yang menangis saat mengetahui bahwa orang nomor 1 RI tersebut disebut seperti Firaun.
Terlepas dari isi video itu, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai kabar pencopotan gelar ustaz Cak Nun oleh PBNU.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar PBNU mencopot gelar ustaz yang dimiliki Cak Nun karena menyebut Jokowi seperti Firaun adalah keliru.
Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks kategori konten menyesatkan.
Berita Terkait
-
Karier Politik Kaesang Disebut Bakal 'Licin': Jokowi, Gibran dan Bobby Tak Akan Tinggal Diam
-
Ekspor Bijih Tembaga Bakal Dilarang Jokowi, Bahlil: Kalau Bos Bilang Larang Ya Larang!
-
Presiden Jokowi: Tidak Ada Resesi Seks di Indonesia
-
Polisi Gercep Datangi Ibu yang Cekoki Bayi Kopi Susu, Jokowi: Seharusnya Kader Posyandu dan BKKBN
-
CEK FAKTA: Surya Paloh Batalkan Pencapresan Anies karena Tunduk pada Jokowi, Benarkah?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan