Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel meminta Presiden Jokowi untuk mendengarkan suara yang muncul dari DPR RI terkait dengan subsidi mobil listrik. Politikus Nasdem itu mengatakan lebih baik duit insentif itu diberikan kepada rakyat yang lebih membutuhkan.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/5/2023), sembilan fraksi di DPR RI menyampaikan pemandangan umum menanggapi keterangan pemerintah tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Dari sembilan fraksi itu, lima fraksi menyoroti rencana pemerintah untuk memberikan subsidi untuk mobil listrik, yakni PDIP, Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.
"Lima fraksi di DPR sudah menyuarakan secara resmi dalam forum resmi tentang subsidi mobil listrik. Lima fraksi ini berarti sudah suara mayoritas di parlemen. Sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan maka ini juga berarti suara mayoritas rakyat Indonesia," kata Gobel, yang juga konglomerat di balik sejumlah perusahaan manufaktur besar di Indonesia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
"Suara konstruktif DPR ini menunjukkan cinta DPR terhadap pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan keterbatasan anggaran, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, IKN, dan lain-lain. Mana yang lebih prioritas di antara yang prioritas," ucap Gobel.
Lima fraksi tersebut menilai lebih baik subsidi tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas dan mendesak untuk mendapatkan bantuan, misalnya untuk petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Lebih lanjut, Gobel mengatakan pada 2023 ini, ekonomi dunia akan mengalami kontraksi. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh 2,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari 2022 yang mencapai 3,4 persen.
Sedangkan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memiliki proyeksi yang lebih rendah lagi. Ekonomi dunia pada 2023 akan tumbuh 2,2 persen, sedangkan 2022 tumbuh 3,1 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 ini juga diperkirakan mengalami pelambatan.
IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari 2022 yang 5,3 persen. Sedangkan Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari tahun sebelumnya yang 5,4 persen.
OECD memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2023 ini akan tumbuh 4,7 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang 5,3 persen. Sementara, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia bergerak antara 4,5 persen hingga 5,3 persen.
Pemerintah Indonesia sendiri memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen. Pada kuartal pertama 2023 ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Pada sisi lain, angka inflasi dunia dan domestik diperkirakan akan meningkat.
"Dari angka-angka ini sangat jelas bahwa kita harus hati-hati dalam melakukan politik anggaran. Subsidi harus diberikan untuk yang prioritas dan mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini dan ke depan," ujar Gobel. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
Terkini
-
Dalil tentang Lailatul Qadar dan Keistimewaannya
-
Emil Audero Bongkar Ruang Ganti Cremonese Usai Dibantai AC Milan
-
Paus Sperma Sepanjang 10 Meter Terdampar di Kolaka
-
Laba Meroket, Segini Besaran Dividen Maybank Group
-
Niat Ambil Dua Labu Siam untuk Buka Puasa, Pria 56 Tahun di Cianjur Tewas Usai Dianiaya
-
Tensi Panas Iran-AS: Prabowo Gerilya Hubungi Para Pemimpin Negara Teluk
-
Apa Salah Satu Syarat Sah Puasa? Ini Jawabannya
-
Kevin Diks Menggila di Bundesliga Lewat Rekor Baru Lampaui Striker Jepang Ritsu Doan
-
Eks Bendahara TPN Ganjar-Mahfud Lolos Seleksi Bos OJK
-
OJK: Laporan Penipuan Tembus 13.130 Kasus Selama Ramadan, Dana Masyarakat Hilang Miliaran