Proposal Damai dari Menhan RI untuk Ukraina-Rusia Ditolak, Dubes Negara yang Diinvasi Menyatakan Ketidakmungkinan

Proposal damai yang disebutkan Prabowo Subianto disebut aneh oleh Menteri Pertahanan Ukraina.

Pada akhir pekan lalu, Sabtu (3/6/2023), Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menawarkan solusi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, yang ditolak mentah-mentah Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.

Lima poin utama usulan solusi damai Prabowo Subianto tentang mengatasi invasi Rusia atas Ukraina adalah:

* Gencatan senjata
* Penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 km
* Pembuatan DMZ (zona demiliterisasi) di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina
* Pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa. Referendum diperuntukkan demi menentukan bagi warga di zona demiliterisasi ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina.
* Dialog Shangri-La dalam acara ini mesti menemukan modus deklarasi sukarela yang bertujuan mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Proposal damai ini dilayangkan dalam pertemuan menteri pertahanan atau menhan sedunia dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura.

Dikutip dari kanal News Suara.com, Menhan Ukraina, Oleksii Reznikov menyatakan, "Kami tidak membutuhkan mediator datang kepada kami dengan rencana aneh ini. Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina."

Di Jakarta, Duta Besar (Dubes) Ukraina, Yang Mulia Vasyl Hamianin menanggapi lima poin yang diajukan Menteri Pertahanan RI.

"Kami menghargai perhatian Indonesia, yang tampaknya telah menarik kesimpulan berdasarkan sejarahnya sendiri, terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).

"Akan tetapi, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," kata Vasyl Hamianin.

"Setelah Federasi Rusia melancarkan agresinya, Rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," ungkapnya memberikan detail lokasi pendudukan.

Oleh sebab itu solusinya bukan referendum, akan tetapi penarikan seluruh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.

"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain ini," tandasnya.

"Gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan Rusia kesempatan untuk mengulur waktu, menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru," kata Yang Mulia Vasyl Hamianin.

"Inilah tujuan formula perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula ini," pungkasnya.