Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan cuitan Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024.
Hasto menyebut, cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tersebut telah membuat spekulasi politik.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
Hasto turut menyesalkan tuduhan Denny Indrayana yang menyebut putusan sistem proporsional tertutup itu merupakan bagian dari skenario politik tertentu.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah sama sekali membuat skenario politik lewat gugatan sistem pemilu di MK.
Hasto pun meminta kepada Denny untuk mengungkap informannya.
"Sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan, yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," kata Hasto.
Hasto menambahkan, PDIP sendiri siap mengikuti Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup.
"Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujarnya.
Terkait sistem kepemiluan, Hasto menyebut PDIP selalu mendorong pelembagaan partai. Dari situ, kata dia, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Hasto mencontohkan sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo yang terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.
"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup," ujarnya.
Sebelumnya, Denny Indrayana pada Minggu (28/5) lewat cuitannya di Twitter menuliskan, dirinya menerima informasi MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.
Dia menyampaikan informasi tersebut berasal dari seseorang yang dia percaya kredibilitasnya. Tapi 'informan' tersebut bukan hakim MK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'