Diam-Diam Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Jumat Sore, Bahas Kontroversi Usulan Proposal Damai Rusia-Ukraina?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menghadap di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (9/6/2023) sore.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengkonfirmasi hal tersebut. Namun ia enggan mengungkapkan isi pertemuan Jokowi dan Prabowo.

"Betul Pak Menhan dipanggil Bapak Presiden ke Istana Merdeka sore ini," ujar Bey kepada awak media.

"Kan biasa Bapak Presiden memanggil menteri-menterinya, tentunya ada hal yang perlu dibahas atau didiskusikan dengan menteri yang dipanggil," lanjutnya.

Pertemuan tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Menhan Prabowo. 

Pernyataan itu berkenaan dengan kontroversi usulan proposal damai konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan Prabowo dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, pada Sabtu (3/6).

Menurut Bey, Presiden pasti sudah sempat menanyakan perihal usulan resolusi damai tersebut kepada Menhan.

Kendati demikian, Bey menekankan bahwa pada saatnya nanti Presiden akan menjelaskan lebih lanjut hasil pembahasan tersebut.

"Bapak Presiden tentunya sudah menanyakan terkait masalah (usulan proposal damai Rusia-Ukraina dari Prabowo) ini. Tapi untuk hasil pembahasannya apa, pada saatnya Bapak Presiden akan menyampaikan langsung pada teman-teman media," ujar Bey.

Baca Juga: Beda Presiden Jokowi dan Kang Dedi Mulyadi Soal Usulan Prabowo Subianto Terkait Konflik Rusia-Ukraina

Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik Rusia-Ukraina sejak Februari 2022.

Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi.

Pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".

"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).

Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.

Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."