Dikabarkan Bakal Dilantik Jokowi Jadi Menkominfo, Begini Reaksi Budi Arie

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju pagi ini, Senin (17/7/2023) di Istana Negara. Salah satunya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, Minggu (16/7/2023).

Beredar kabar, pos Menkominfo yang kosong akan diisi Budi Arie Setiadi. Ia menggantikan politisi NasDem Johnny G Plate yang jadi tersangka dugaan korupsi BTS Kominfo.

Budi Arie Setiadi saat ini menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Di samping itu, ia juga masih aktif sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo).

"Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," tambah Bey.

Selain Budi Arie, sejumlah nama yang disebut juga akan dilantik Jokowi dalam reshuffle kabinet hari ini, adalah Rektor Universitas Moestopo Prof/ Paiman Raharjo sebagai Wamendes PDTT.

Lalu Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN.

Terkait kabar namanya yang akan dilantik jadi Menkominfo, Budi Arie hanya mengatakan menunggu pengumuman Presiden Jokowi.

Baca Juga: Dukung Anak Jokowi Maju di Pilkada, Politisi Gerindra Minta Kaesang Main Ke Depok

"Kami menunggu pengumuman dari Presiden karena itu hak prerogatif presiden," kata Budi Arie.

Budi Arie diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta selama 5 tahun pada tahun 2005.

Pria kelahiran 20 April 1969 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Budi Arie juga menjadi sukarelawan pendukung Jokowi atau disingkat Projo saat kampanye Pemilu 2014 dan 2019.

Projo didirikan pada tahun 2013 dan disebut-sebut sebagai organisasi masyarakat pendukung Jokowi.

Projo berhasil bertansformasi dari organisasi sukarelawan menjadi organisasi masyarakat yang mendapat status resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.