Jejak Kontroversi Bobby Nasution Mantu Jokowi: Deklarasi Anti LGBT hingga Minta Tembak Mati Begal

Suara.com - Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang kontroversial. Ini setelah menantu Presiden Jokowi itu mengapresiasi langkah anggota Polrestabes Medan yang menembak mati pelaku begal bernama Bima Bastian atau Jarot pada Senin (3/7/2023).

Bobby bahkan memberikan lampu hijau kepada anggota polisi lain di wilayah pemerintahannya untuk tak ragu menembak mati begal. Namun rupanya, tak hanya momen itu yang membuat Bobby menjadi sorotan.

Berikut ini 3 pernyataan kontroversial Bobby Nasution selama menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Deklarasikan Medan Anti LGBT

Bobby menyatakan pendapatnya mengenai fenomena LGBT atau Lesbian Gay Biseksual Transgender. Melalui akun Twitternya @bobbynasution_, ia mendeklarasikan Kota Medan anti LGBT. 

Selain itu, Bobby juga menjelaskan bahwa bonus demografi tidak akan tercapai jika ada LGBT di kotanya.

“Kota Medan tidak ada LGBT, kita anti LGBT. Kalau banyak LGBT, bonus demografi tidak akan tercapai,” tulis Bobby dalam cuitannya pada 2 Januari 2023 silam.

Pernyataan itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya Pendamping Komunitas Transpuan Indonesia yang menilai pernyataan Bobby berpotensi diskriminatif terhadap perbedaan orientasi seksual dan gender.

Pasalnya, orientasi seksual sifatnya pribadi, sehingga Bobby justru diminta untuk fokus pada kesehatan, kesejahteraan, dan bebasnya anak serta perempuan dari kekerasan.

Baca Juga: Janji Teruskan Program Jokowi jika Presiden, Prabowo Bakal Hilirisasi Industri Habis-habisan: IMF Tegur, Kita Lawan!

Proyek Lampu Pocong yang Gagal

Masih melalui akun Twitter-nya, Bobby Nasution mengatakan alasan proyek gagal Lampu Estetik. Bobby menilai secara keseluruhan lampu ini tidak sesuai spek.

“Karena baik dari material yang digunakan, speknya, jarak antar lampunya, pokoknya banyak sekali hampir menyeluruh ini tidak sesuai dengan spek,” kata Bobby dalam video yang beredar.

Bobby juga meminta uang sebesar Rp 21 miliar untuk dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Pembongkaran lampu turut diwajibkan oleh pemerintah agar dilakukan oleh para pemilik bangunan. Pasalnya, bangunan-bangunan tersebut belum diserahkan ke Pemkot Medan.

Hal itu rupanya dikritik oleh seorang pengguna jalan. Ia menilai Wali Kota Medan sedang melucu terkait pengembalian dana. Pasalnya, kegagalannya sudah sejak awal pemilihan penanggung jawab proyek.

Selain itu, pengguna jalan tersebut menilai lampu ini tidak bermanfaat banyak bagi masyarakat.