Suara.com - Kodam XVII Cendrawasih, Papua, menyita 24 pucuk senjata api (senpi) berbagai jenis yang sebagian merupakan senjata rakitan dari kelompok sipil bersenjata.
Penyitaan itu dilakukan menjelang pemilu legislatif yang bakal digelar bulan depan (4/2014).
Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua di Jayapura, Selasa (4/3/2014), mengungkapkan puluhan senpi rakitan itu diperoleh sejak awal Januari lalu dari berbagai daerah di Papua.
Sebagian senpi disita saat kontak senjata antara anggota TNI dengan kelompok bersenjata dan ada pula yang memang diserahkan secara sukarela oleh warga sipil setempat.
"Saya sudah perintahkan anggota di lapangan untuk tidak mengejar kelompok bersenjata hingga ke markas mereka, tapi sebaliknya bila kelompok itu mengganggu masyarakat segera tangkap," kata Zebua.
Mayjen TNI Zebua mengaku, pola yang diterapkan anggota TNI adalah membantu masyarakat dalam segala bidang. Anggota TNI juga sudah dibekali dengan berbagai keterampilan termasuk pertanian dan perikanan.
Karena itulah diharapkan dengan makin dekatnya hubungan antara masyarakat dengan TNI makamasyarakat yang selama ini memiliki senjata api mau menyerahkan ke anggota TNI. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu