Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Jakarta Barat melakukan simulasi Pemilu 2014 bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini diikuti puluhan penyandang disabilitas di wilayah Jakarta Barat.
Tujuan kegiatan ini untuk menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu 2014. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat kendala yang dihadapi penyandang disabilitas saat proses pencoblosan.
"Kita juga ingin memastikan dari segi tata cara, sejauh mana kendala yang ada, nanti kita lakukan evaluasi," ujar Ketua KPU Jakarta Barat Sunardi Sutrisno di Yayasan Kartika Destarata, Jl H Sa'aba, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (22/3/2014).
Berbeda dengan surat suara pada umumnya, KPU menyediakan surat suara untuk DPD yang dilengkapi huruf braille bagi penyandang tuna netra. Namun untuk surat suara caleg DPR dan DPRD tidak dilengkapi huruf braille sehingga mereka harus ditemani pendamping.
Kegiatan simulasi kali ini hanya pada proses pemungutan suara. Simulasi perhitungan suara tidak dilakukan karena pertimbangan waktu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!