Suara.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko membenarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang munculnya ancaman pembunuhan terhadap beberapa calon presiden yang akan mengikuti Pilpres 2014, salah satunya Joko Widodo (Jokowi).
"Memang benar dalam sidang kabinet kemarin, Presiden menyampaikan hal ini. Hal ini menjadi perhatian yang serius dari Presiden," kata Jenderal Moeldoko kepada wartawan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/4/2014).
Pengusutan kasus semacam itu, kata Moeldoko, menjadi tanggung jawab institusi Polri.
"Karena secara hukum TNI tidak mempunyai wewenang ini, di dalam hukum, TNI hanya melindungi presiden dan wakil presiden," katanya.
Terkait pengamanan pemilu, Moeldoko mengatakan telah memetakan daerah rawan konflik dengan dukungan data intelijen.
Ia mengategorikan konflik menjadi tiga, yakni low intensity conflict, medium intensity conflict, dan high intensity conflict.
Apabila masih di kategori low atau medium, katanya, ditangani institusi Polri.
"Kecuali kalau ada high intensity conflict, baru TNI juga ikut turun tangan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!