Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menuding pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) di luar negeri yang digelar lebih dulu sebelum 9 April 2014 rawan dengan kecurangan.
Dia mengaku telah menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri, diantaranya dari Timur Tengah.
"Ini terjadi di Qatar. Pemilih tidak sampai belasan ribu orang, cuma beberapa ribu orang, tapi outputnya sampai belasan ribu," ungkap Suhardi di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Sayangnya Suhardi merinci bagaimanan bentuk kecurangan itu terjadi.
Kendati demikian dia memuji kalau untuk Pileg 2014 secara teknis masih lebih baik ketimbang pada 2009 lalu.
"Saya terima laporan dari luar negeri, berbagai cabang diluar negeri seperti Jepang, Qatar, Mesir, sudah sangat jauh lebih baik dari pada tahun 2009," tambahnya.
Dia juga berharap kalau pada hari pencoblosan dua hari lagi tidak ada yang ditutup-tutupi alias transparan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!