Suara.com - Kisruh di PPP rupanya semakin meruncing menyusul langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang hadir dalam kampanye akbar Partai Garindra di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada musim kampanye Pileg 2014.
Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi yang dihubungi suara.com, Jumat (11/4/2014), menegaskan jika Suyadharma bisa diberhentikan oleh pengurus DPP tanpa melalui muktamar.
“Tidak tertutup kemungkinan diberhentikan kalau melanggar aturan partai,” tegas Emron.
Dia menjelaskan bahwa muktamar memberikan mandat bukan kepada ketua umum saja, melainkan kepada semua pengurus DPP.
“DPP itu kolektif kolegial, saya dan sekjen juga bisa diberhentikan,” katanya lagi.
Dia juga menilai apa yang dilakukan oleh Suryadharma Ali sudah merugikan citra partai dengan ikut berorasi bersama dengan partai lain.
“Tidak masalah kalau hanya datang, karena setiap fungsionaris itu bisa berkomunikasi dengan partai manapun. Tapi ini kan ikut berorasi. Itu bisa diartikan penggembosan namanya,” tutur Emron.
Menurutnya orasi yang dilakukan oleh Suryadharma tidak pantas karena berlangsung saat musim kampanye, dimana semua partai berkompetisi.
Surya juga juga dianggap bertindak sendirian tanpa berkoordinasi dengan pengurus DPP.
Sementara Suryadharma Ali sendiri menyatakan kalau PPP tetap solid. Dia mengganggap protes atas kehadirannya saat kampanye Gerindra sebagai dinamika internal PPP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'