Suara.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengusulkan agar proses konvensi capres partainya dihentikan. Pasalnya, partai ini tak mampu memenuhi ambang batas parlemen, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Bahkan, posisi Demokrat malah terlempar dari jajaran tiga besar partai dengan suara terbanyak di Pemilu Legislatif.
“Saya kira sebaiknya konvensi dihentikan saja. Agak sulit, karena itu mencari presiden, itu menurut saya. Sekarang kan partai tiga besar (PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra) berdasarkan perhitungan cepat, sudah memiliki capresnya masing-masing. Kita akan serahkan ke Majelis Tinggi, untuk menawarkan kepada calon-calon konvensi presiden, siapa yang benar-benar bisa, tentunya bukan menjadi presiden,” kata Marzuki, Kamis (10/4/2014), kemarin.
Menanggapi wacana yang dilontarkan Marzuki, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok menyatakan kurang setuju. Menurut Achmad Mubarok, pernyataan tersebut muncul karena Marzuki sudah kehilangan harapan.
Kendati Achmad Mubarok mengakui partainya tidak bisa lagi mengusung sendiri capres dari hasil konvensi, ia tetap menginginkan prosesnya diselesaikan sampai tahap akhir.
Proses konvensi yang diikuti oleh 11 orang itu, kata Achmad Mubarok, nanti bisa menjadi pendidikan politik yang berguna di Pemilu 2019.
"Kan, dari awal dikatakan begini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan setinggi bintang. Karena kalau setinggi langit, misalnya nanti jatuh, kan jatuhnya ke bintang," kata Achmad Mubarok kepada suara.com, Jumat (11/4/2014).
Ketika ditanya mengenai nasib peserta konvensi capres nanti, Achmad Mubarok mengatakan bahwa realitas politik yang akan bekerja.
"Kalau tidak bisa calon sendiri, kalau ada koalisi ya koalisi," katanya.
Partai Demokrat, kata Achmad Mubarok, akan berkoalisi dengan partai lain dan tetap akan mengusung nama untuk dicalonkan ke bursa capres-cawapres. Namun mengenai dengan siapa nanti berkoalisi dan nama calon yang akan dijagokan Partai Demokrat, Achmad Mubarok belum mau menyebutkannya.
"Belum ada, karena, kan belum final kovensinya. Semua posisinya masih sama (peserta konvensi," kata dia.
Ada 11 tokoh yang mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Mereka adalah Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Pramono Edhi Wibowo, Hayono Isman, Endriartono Sutarto, Marzuki Alie, Irman Gusman, Anies Baswedan, dan Sinyo Harry Sarundajang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT