Suara.com - Proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan audit itu atas permintaan langsung Kemendagri.
Menurut dia, audit dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan proyek yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.
"Sebelum tanda tangan pemenang tender, saya minta BPKP untuk mengaudit dulu, saya tanya apakah ini betul atau salah, kalau sudah tidak ada masalah baru saya sebagai Pengguna Anggaran akan tanda tangan," kata Gamawan di Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Gamawan mengatakan sudah meminta KPK untuk mengawal proyek e-KTP. Permintaan itu disampaikan ketika ia memaparkan proyek itu di KPK.
Saat itu, katanya, KPK memberikan dua saran kepada Kemendagri.
"Saran pertama, lakukan tender secara elektronik dan libatkan LKPP. Dua saran itu sudah kami laksanakan," kata Mendagri.
Sebelumnya, KPK menduga ada pihak yang diuntungkan dalam proyek e-KTP. Akibatnya, negara dirugikan Rp1,1 triliun. Kemarin, KPK sudah menyita sejumlah dokumen tentang e-KTP dari kantor Kemendagri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan