Suara.com - Proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan audit itu atas permintaan langsung Kemendagri.
Menurut dia, audit dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan proyek yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.
"Sebelum tanda tangan pemenang tender, saya minta BPKP untuk mengaudit dulu, saya tanya apakah ini betul atau salah, kalau sudah tidak ada masalah baru saya sebagai Pengguna Anggaran akan tanda tangan," kata Gamawan di Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Gamawan mengatakan sudah meminta KPK untuk mengawal proyek e-KTP. Permintaan itu disampaikan ketika ia memaparkan proyek itu di KPK.
Saat itu, katanya, KPK memberikan dua saran kepada Kemendagri.
"Saran pertama, lakukan tender secara elektronik dan libatkan LKPP. Dua saran itu sudah kami laksanakan," kata Mendagri.
Sebelumnya, KPK menduga ada pihak yang diuntungkan dalam proyek e-KTP. Akibatnya, negara dirugikan Rp1,1 triliun. Kemarin, KPK sudah menyita sejumlah dokumen tentang e-KTP dari kantor Kemendagri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar