Suara.com - Beberapa hari terakhir, beredar isu Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus sertifikasi guru bila kelak menang di Pemilu Presiden 2014.
Isu tersebut rupanya sudah beredar luas di kalangan guru. Ketika Jusuf Kalla, calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi, berkunjung ke Jawa Timur baru-baru ini, ia mendapat pertanyaan dari sejumlah guru tentang kabar tersebut.
Apakah isu yang beredar di media sosial ini benar atau hanya ‘kampanye hitam?’
Jusuf Kalla, melalui Twitter, @Pak_JK, pun menjelaskan:
"Dengan tegas saya menyatakan bahwa itu fitnah dan jika tak percaya silakan dibaca saja visi, misi dan program kerja utama Jokowi-JK," demikian tulis JK di Twitter.
Tak hanya tentang penghapusan sertifikasi, isu yang beredar Jokowi juga akan menghapus renumerasi tentara. Namun, isu tersebut langsung dibantah.
Menjelang kampanye Pemilu Presiden, Jokowi kerab mendapat serangan negatif melalui sosial media. Tim hukum Jokowi, saat ini, tengah mencermati 'kampanye hitam' di media sosial. Mereka berpikir untuk membawa kasus kampanye fitnah ke penegak hukum.
Pasangan Jokowi - JK diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar