Suara.com - Narendra Modi disumpah sebagai Perdana Menteri India di New Delhi, Senin (26/5/2014), setelah partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), memenangkan pemilihan umum yang mengakhiri dua periode kekuasaan dinasti Nehru-Gandhi di India.
Jutaan warga India menyaksikan pelantikan itu secara langsung di televisi, ketika pemimpin beraliran nasionalis Hindu itu mengucapkan sumpah bersama anggota kabinetnya.
Para pendukungnya sering menyamakan bekas penjual teh itu dengan Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, atau Deng Xiaoping, yang berhasil membangun perekonomian Cina secara spektakuler.
Turut hadir dalam pelantikan itu sejumlah pemimpin dari Asia Selatan, termasuk dari musuh bebuyutan Pakistan, yang diwakili oleh Perdana Menteri Nawaz Sharif.
"Bersama-sama kita akan menulis masa depan gemilang India. Mari bermimpi bersama tentang India yang kuat, maju, dan terbuka, yang bersama komunitas global secara aktif memperjuangkan perdamaian dan pembangunan dunia," kata Modi dalam pidato politiknya.
BJP meraih kemenangan besar dalam pemilu yang digelar bulan ini, merebut mayoritas kursi di parlemen, menyingkirkan Partai Kongres yang dikuasai oleh keluarga Nehru-Gandhi, dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir berhasil menguasai pemerintahan tanpa berkoalisi.
Pada Minggu (25/5/2014) Modi mengumumkan membentuk kabinet langsing, langkah yang ditafsirkan sebagai upaya untuk membentuk pemerintahan terpusat, menerobos kebuntuan dalam pengambilan kebijakan, serta mendoroing pertumbuhan ekonomi.
Modi mengatakan akan menunjuk kemeterian-kementerian kordinator yang bertanggung jawab atas beberapa departemen.
Meski Modi bukan tanpa cacat. Hingga kini dia diduga pernah membiarkan dan terlibat dalam konflik sektarian antaran komunitas Hindu dan Islam di Gujarat 12 tahun lalu. Ribuan orang tewas, mayoritas warga beragama Islam, dalam konflik yang pecah saat Modi masih duduk sebagai Menteri Utama Gujarat.
Akibat peristiwa itu Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memberi visa bagi Modi. Tetapi setelah terpilih sebagai perdana menteri, Presiden Barack Obama mengatakan akan mengundang Modi ke Washington.
Partai Modi, BJP, sendiri dikenal selalu menampilkan sikap tegas terhadap Pakistan, terutama dalam konflik wilayah di Kashmir. Modi sendiri dinilai sebagai politikus garis keras dalam masalah keamanan nasional India. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota