Suara.com - Tiba gilirannya dalam Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014), pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pun melontarkan pertanyaannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Lontaran pertanyaan itu sendiri disampaikan oleh JK, yang diarahkan kepada pasangan nomor urut 1.
Intinya, JK menanyakan soal poin yang disebut Hatta sebelumnya, terutama bagaimana melindungi rakyat dari berbagai diskriminasi dan ancaman, serta menjunjung hak-hak asasi manusia (HAM). Khusus kepada Prabowo, dengan mengutip ungkapan Prabowo sebelumnya pula, JK menanyakan soal penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu.
Merespons hal itu, Prabowo segera saja memberikan jawaban yang mengarah pada momen 1998 yang selama ini kerap masih dikaitkan dengan dirinya sebagai Danjen Kopassus waktu itu. "HAM yang paling mendasar itu adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas UUD yang diberikan kepada TNI adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dari segala ancaman, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri," ujarnya.
"Salah satunya itu adalah termasuk dengan mencegah kelompok radikal, atau yang mengancam ketentraman, yang mengancam orang-orang tak bersalah, mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa... Di antaranya misalnya adalah mereka yang membawa bom. Adalah kewajiban seorang abdi negara, untuk melindungi dari ancaman itu," tambahnya.
"Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, yang menilai saya sebaik-baiknya itu adalah atasan... Saya mengerti arah Bapak (JK). Tidak apa-apa. Saya ada di sini. (Yang jelas) Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apakah saya tidak bisa menjaga HAM, karena saya melanggar HAM? Itu kan maksudnya (pertanyaannya). Padahal kami ini di tempat-tempat tertentu dituntut melakukan tugas sedemikian rupa," ungkap Prabowo lagi.
Jokowi-JK kemudian dapat giliran merespons balik penjelasan Prabowo tersebut, yang disambut Jokowi dengan cepat, bahwa mungkin karena terlalu bersemangat, tampaknya belum semua dari pertanyaan yang dilontarkan dijawab oleh Prabowo. Terutama soal bagaimana rencana tentang itu ke depannya, juga khususnya penjelasan poin pertanyaan soal diskriminasi. JK pun menimpali, dengan bertanya ke Prabowo lagi bagaimana penilaian atasannya waktu itu (kejadian 1998).
"Saya kira ini semua ujungnya adalah pendidikan. Masalah HAM itu pendidikan. Pendidikan di semua sektor, di semua aparat. Pendidikan juga kepada pejabat-pejabat. Karena apa? Karena sering, petugas diberi perintah, kemudian jika nanti ada sesuatu yang dinilai tidak tepat atau kurang menguntungkan, petugasnya-lah yang kemudian dikorbankan," jelasnya lagi.
"Tentang diskriminasi, kita semua juga sepakat. Tetapi tetap juga ujungnya adalah pendidikan. Dan untuk Pak JK, jawaban saya seperti tadi, (bahwa) penilaian ada pada atasan saya. Jadi silakan Bapak tanya atasan saya waktu itu," tandasnya.
Hatta pun kemudian menambahkan bahwa pada prinsipnya diskriminasi itu bisa diatasi dengan tidak ada batasan-batasan, atau tidak ada perbedaan apa pun terhadap semua orang.
"Semua sama. Itu (bagaimana) mengatasi diskriminasi. Termasuk juga dengan pemberian akses-akses kepada pendidikan, akses-akses kepada sumber daya, kepada perekonomian. Ini akan menjadi perhatian kami yang serius sekali," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!