Suara.com - Para calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan debat untuk kali pertama, Senin (9/6/2014) dinilai belum memperlihatkan konsep seputar pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, jawaban yang dilontarkan pasangan capres-cawapres masih normatif. Dia memberi contoh, kasus hak asasi manusia bukan hanya terkait orang dibunuh tetapi juga bagaimana partai politik mendukung penegakan hukum.
Siti menilai para capres-cawapres masih grogi sehingga tidak bisa memberikan jawaban yang konkrit terkait tema debat. Karena itu, Siti menilai kedua pasangan tersebut hanya meraih nilai 6.
“Saya belum bisa kasih nilai A apalagi A plus karena mereka belum bisa merangkai tiga tema utama debat yaitu pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum menjadi sebuah konsep. Kalau tiga tema itu akan dilakukan melalui reformasi birokrasi, caranya bagaimana, itu yang belum terlihat dari debat semalam,” kata Siti kepada suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/6/2014).
Siti menambahkan, Indonesia mencari seorang pemimpin dan bukan manajer. Karena itu, diperlukan pemimpin yang mempunyai konsep serta visi ke depan.
Debat pertama capres-cawapres dengan tema pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum dimoderatori oleh Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar. Itu merupakan debat pertama dari lima debat yang akan digelar oleh KPU kepada pasangan capres-cawapres.
Debat dilakukan agar publik bisa mendapatkan informasi langsung dari para capres-cawapres. Selain itu, debat juga menjadi ajang bagi publik untuk menilai kemampuan para capres-cawapres. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa menggunakan baju berwarna putih sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunaka jas warna hitam dalam debat pertama itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu