Suara.com - LSM Anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, konsep penegakan hukum yang disampaikan oleh pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih baik dibandingkan konsep pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam debat yang berlangsung kemarin.
Peneliti ICW, Donal Fariz mengungkapkan, salah satu konsep penegakan hukum Jokowi-JK adalah menambah jumlah penyidik serta anggaran untuk KPK.
Kata dia, konsep ini merupakan upaya dari Jokowi-JK untuk memberantas korupsi melalui sistem yang sudah ada. Sementara itu, konsep penegakan hukum yang disampaikan pasangan Prabowo-Hatta masih normatif.
“Pasangan Prabowo-Hatta memang menawarkan konsep kenaikan gaji untuk aparat hukum. Tetapi itu bukan solusi untuk menyelesaikan kasus korupsi. Karena, korupi yang dilakukan oleh aparat hukum itu bukan karena kebutuhan tetapi karea ketamakan. Jadi, berapa pun gaji yang mereka terima maka akan tetap berpotensi terjadi korupsi,” kata Donal ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/6/2014).
Donal menambahkan, kelemahan lain dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa adalah ketika ditanya tentang dugaan pelanggaran HAM. Kata Donald, Prabowo justru menjawab soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan dirinya pada 1998 sebaiknya ditanyakan kepada atasannya.
“Harusnya, Prabowo tetap memberikan penjelasan, apa pun keputusan yang dia terima ketika itu. Justru debat kemarin menjadi momen untuk menjelaskan secara rinci kasus dugaan pelanggaran HAM itu,” jelas Donal.
Selain itu, Donal menilai, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempunyai konsep pluralisme yang jelas dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Dukungan kelompok intoleran kepada Prabowo-Hatta secara tidak langsung membuat publik bertanya tentang sikap mereka terhadap intoleransi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah