Suara.com - LSM Anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, konsep penegakan hukum yang disampaikan oleh pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih baik dibandingkan konsep pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam debat yang berlangsung kemarin.
Peneliti ICW, Donal Fariz mengungkapkan, salah satu konsep penegakan hukum Jokowi-JK adalah menambah jumlah penyidik serta anggaran untuk KPK.
Kata dia, konsep ini merupakan upaya dari Jokowi-JK untuk memberantas korupsi melalui sistem yang sudah ada. Sementara itu, konsep penegakan hukum yang disampaikan pasangan Prabowo-Hatta masih normatif.
“Pasangan Prabowo-Hatta memang menawarkan konsep kenaikan gaji untuk aparat hukum. Tetapi itu bukan solusi untuk menyelesaikan kasus korupsi. Karena, korupi yang dilakukan oleh aparat hukum itu bukan karena kebutuhan tetapi karea ketamakan. Jadi, berapa pun gaji yang mereka terima maka akan tetap berpotensi terjadi korupsi,” kata Donal ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/6/2014).
Donal menambahkan, kelemahan lain dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa adalah ketika ditanya tentang dugaan pelanggaran HAM. Kata Donald, Prabowo justru menjawab soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan dirinya pada 1998 sebaiknya ditanyakan kepada atasannya.
“Harusnya, Prabowo tetap memberikan penjelasan, apa pun keputusan yang dia terima ketika itu. Justru debat kemarin menjadi momen untuk menjelaskan secara rinci kasus dugaan pelanggaran HAM itu,” jelas Donal.
Selain itu, Donal menilai, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempunyai konsep pluralisme yang jelas dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Dukungan kelompok intoleran kepada Prabowo-Hatta secara tidak langsung membuat publik bertanya tentang sikap mereka terhadap intoleransi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG